Mekanisme Transfer Kuota Batu Bara, Pemerintah Tunggu Usulan APBI

Annisa ayu artanti 29 Mei 2018 15:27 WIB
batu bara
Mekanisme Transfer Kuota Batu Bara, Pemerintah Tunggu Usulan APBI
Ilustrasi tambang batu bara. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari).
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunggu usulan mekanisme transfer kuota dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) untuk membuat payung hukum praktik transfer kuota batu bara antara para produsen batu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan pihaknya sengaja tidak membuat landasan hukum terlebih dahulu untuk mengurangi kesalahpahaman. Dia melakukan ini supaya tidak dianggap membuat payung hukum sepihak.

"Biar mereka (produsen) berbicara sendiri dulu. Kalau sudah ketemu, nanti landasan hukumnya apa baru kita terbitkan," kata Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 29 Mei 2018.

Ia menyebutkan ada beberapa kemungkinan terkait ketentuan mekanisme transfer kuota tersebut. Salah satunya adalah membatasi harga jual per ton untuk batu bara yang ditransfer. Namun mekanisme belum ditetapkannya.

Ia mengakui tidak semua perusahaan memilki kemampuan produksi yang sama. Selain itu tingkat kalori batu bara yang dihasilkan juga berbeda.

Oleh karena itu, pemerintah menunggu usulan dari APBI. APBI akan memfasilitasi produsen batu bara yang memiliki kemampuan pemenuhan DMO berlebih dan yang masih kekurangan.

"Secara nature tidak semua perusahaan punya batu bara yang spesifikasinya dibutuhkan PLN. Yang kalorinya 7.000 (kkal/kg) mana ada yang mau beli," ucap dia.

Namun, seluruh perusahaan diwajibkan memasok minimal 25 persen dari produksinya untuk kepentingan dalam negeri.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id