Rencana Impor Gas Mundur ke 2029
Kepala Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Waras Budi Santoso. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diprediksi mulai membuka keran impor gas pada 2019 seiring meningkatkan kebutuhan dan berkurangnya cadangan gas di Indonesia. Namun prediksi tersebut mundur hingga 10 tahun mendatang lantaran cadangan gas dalam negeri dinilai masih surplus.

Kepala Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Waras Budi Santoso mengatakan tambahan surplus diperoleh dari berkurangnya penggunaan gas sejak 2017. Hal itu juga ditopang oleh kebutuhan tenaga listrik yang tak sepenuhnya bergantung pada sumber gas.

"Penggunaan gas turun di 2017 sebanyak 40 persen. Balancing berubah, potensi impor bakal bergeser lagi ke 2028-2030," katanya ditemui dalam acara penutupan The 42nd Konvensi Indonesia Petroleum Association (IPA) di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat, 4 Mei 2018.

Menurutnya keran impor gas bakal dibuka lebih cepat jika porsi penggunaan gas sebanyak 25 persen oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) berjalan optimal. Namun kini kebutuhan gas untuk tenaga listrik juga sudah diimbangi dengan penggunaan batubara, air, angin, dan tenaga surya.

"Catatan PLN development gas RUPTL 2016 masih diimplementasikan. Tapi kini sudah dipangkas," imbuh dia.

Selain itu, cadangan gas di Natuna sebesar 1.000 MMSCFD telah masuk ke dalam neraca gas 2030. Ditambah produksi Lapangan Jangkrik yang berada di Selat Makassar dipercepat bersamaan dengan Tangguh Train 3 pada 2020.

"Tinggal Tangguh Train 3 yang melebihi 10 tahun, sisanya proyek kami rata-rata jarang melebihi 10 tahun umur sumurnya," pungkas dia.

Berdasarkan buku Neraca Gas Bumi Indonesia 2016-2035 yang dirilis Kementerian ESDM, Indonesia akan mengimpor sebanyak 1.777 juta kaki kubik per hari gas (mmscfd) pada 2019. Adapun jumlah akan terus meningkat hingga mencapai 3.267 mmscfd di 2030.

Per Desember 2016, produksi gas bumi nasional tercatat mengalami penurunan serta keterlambatan. Contracted demand hanya dapat dipenuhi sebesar 93,4 persen dari existing supply dan project supply. Sedangkan dari contracted demand dan committed demand hanya dapat dipenuhi sebesar 84,4 persen.

 



(AHL)