Menteri BUMN Rini Soemarno. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
Menteri BUMN Rini Soemarno. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Menteri Rini Minta PLN Belajar Pemulihan Kelistrikan Usai Blackout

Ekonomi pln listrik padam
Annisa ayu artanti • 20 Agustus 2019 11:03
Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta direksi PT PLN (Persero) belajar dari negara lain soal kecepatan normalisasi pasokan listrik saat terjadi gangguan.
 
Menurutnya pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu lalu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di berbagai negara seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina, dan Inggris.
 
Namun skema distribusi listrik di negara-negara tersebut menggunakan house load system. Sehingga dapat dinormalisasi kembali dalam jangka waktu dua jam.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya meminta direksi PLN untuk belajar dengan negara lain dalam hal normalisasi pemadaman listrik. Seperti di London, blackout (gelap total) yang terjadi bisa dipulihkan paling lambat dua jam," kata Rini dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Agustus 2019.
 
Ia menjelaskan, dengan skema house load system,jika ada gangguan maka listrik yang mati hanya satu desa atau satu wilayah saja sehingga pemulihannya akan lebih mudah.
 
"Untuk itu, kami akan menggunakan house hold system di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan Surabaya. Saya harap kejadian gangguan listrik yang terjadi menjadi pembelajaran kami semua," ujar dia.
 
Rini meminta PLN untuk menyusun emergency scenario untuk mempercepat upaya normalisasi gangguan pemadaman listrik. Ia pun mendorong PLN untuk meningkatkan infrastruktur dan system crisis center.
 
"Penggunaan crisis center ini nantinya akan disinergikan bersama BUMN dengan menggunakan call center bersama. PLN pun akan melakukan pengelolaan data dan informasi para pelanggan," jelas dia.
 
PLN juga diminta untuk kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membebaskan Right of Way atau jarak bebas minimum di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 
Saat ini, ROW telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minumum pada SUTT, SUTET dan SUTT Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik.
 
"Ini yang akan menjadi concern kita bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN," pungkas dia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif