Freeport. Dok : MI.
Freeport. Dok : MI.

Jokowi Kunci Keberhasilan Pengambilalihan Saham Freeport

Ekonomi freeport
Suci Sedya Utami • 28 Januari 2019 17:40
Jakarta: Keberhasilan divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia pada Pemerintah lndonesia dinilai tak terlepas dari peran Presiden Joko Widodo. Jokowi dinilai berhasil memerahputihkan kembali aset milik Indonesia yang puluhan tahun telah dikelola oleh asing.
 
Hal tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi dalam bedah buku berjudul "Freeport Bisnis Orang Kuat VS Kedaulatan Negara". Menurut dirinya keberhasilan negosiasi divestasi sangat tergantung dari kebijakan pemimpin negara.
 
"Jadi ini wajib acungkan jempol. Saya kira ini tergantung siapa presiden (yang memimpin) di Indonesia," kata Laksana di Hotel Century Park, Jakarta Selatan, Senin, 28 Januari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli yang mengatakan proses divestasi sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Namun baru bisa tercapai saat masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
 
"Pemerintah sudah bentuk tim negosiasi sejak lama dan Alhamdulilah baru berhasil sekarang di zaman Jokowi," kata Rizal.
 
Dalam buku yang ditulis oleh Ferdy Hasiman dikatakan bahwa posisi Presiden Jokowi sangat penting untuk mengembalikan mandat konstitusi atas pertambangan strategis. Ferdy menyatakan Jokowu harus memiliki kehendak baik agar negara mendapatkan keuntungan dari divestasi.
 
Ferdy bilang divestasi Freeport pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berhasil. Ketidakberhasilan ini kemudian diangkat kembali oleh Jokowi meski memang diakui tidak memungkinkan untuk merebut saham mayoritas menggunakan dana APBN hingga USD3,85 miliar. Oleh karenanya divestasi kemudian ditempuh lewat aksi korporasi melalui PT Inalum.
 
"Masuknya lnalum ke Freeport merupakan momen bagus, BUMN berkarya. Tinggal bagaimana niat Inalum ke depannya transparan dan good governance," jelas dia.
 


 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif