Ilustrasi (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

Pemerintah Tetapkan Bonus Tanda Tangan Wilayah Kerja Terminasi

Ekonomi migas gas
Annisa ayu artanti • 25 April 2018 10:15
Jakarta: Pemerintah menetapkan bonus tanda tangan untuk wilayah kerja yang akan dikelola selanjutnya atau terminasi. Adapun ketetapan itu paling sedikit sebesar USD1 juta dan paling banyak USD250 juta.
 
Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1794 K/10/MEM/2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran Bonus Tanda Tangan Dalam Evaluasi dan Penilaian Wilayah Kerja Yang Akan Dikelola Selanjutnya. Aturan ini ditetapkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 18 April 2018.
 
Dikutip dari laman Ditjen Migas, Rabu, 25 April 2018, pertimbangan mengeluarkan aturan itu dalam rangka penetapan bonus tanda tangan sebagai bagian dari bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama dengan mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun langkah itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009.
 
Pada diktum pertama ditetapkan, besaran bonus tanda tangan ditetapkan dengan formula bonus tanda tangan adalah 25 persen x (NPV10 persen Kontraktor - Biaya Investasi yang Belum Dikembalikan – NPV10 persen Komitmen Kerja Pasti).
 
NPV10 persen kontraktor adalah net present value yang dihitung dari cash inflow dan cash outflow dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi selama periode tertentu dengan diskon rate sebesar 10 persen yang didasarkan pada program kerja yang disetujui oleh SKK Migas.
 
Dalam menentukan NPV10 persen Kontraktor itu, SKK Migas menghitungnya dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, SKK Migas akan menghitung dengan menggunakan harga minyak bumi atau harga gas bumi rata-rata lima tahun terakhir dari wilayah kerja yang bersangkutan.
 
Kedua, SKK Migas juga menghitungnya dengan menggunakan asumsi biaya operational expenditure (opex) pada tahun pertama adalah rata-rata lima tahun terakhir, sedangkan opex tahun berikutnya ditambah inflasi dua persen per tahun.
 
Ketiga, SKK Migas akan menghitung sesuai dengan cadangan minyak atau gas bumi yang ada atau maksimal untuk 20 tahun. Keempat, SKK akan menggunakan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Kelima, SKK Migas juga mempehitungkan perkiraan produksi menggunakan production curve berdasarkan sisa cadangan ditambah produksi dari hasil investasi yang disepakati oleh para pihak.
 
Sementara itu, biaya investasi yang belum dikembalikan adalah biaya investasi yang digunakan untuk meningkatkan atau mempertahankan produksi paling lama lima tahun sebelum kontrak kerja sama berakhir yang telah diverifikasi dan disetujui oleh SKK Migas.
 
Sedangkan komitmen kerja pasti adalah investasi yang dilakukan oleh kontraktor berdasarkan komitmen yang disepakati untuk peningkatan cadangan dan produksi dalam periode lima tahun yang disetujui oleh SKK Migas. Lalu, dalam diktum kedua, besaran bonus tanda tangan disebutkan paling sedikit sebesar USD1 juta dan paling banyak sebesar USD250 juta.
 
Dalam diktum ketiga, formula penetapan bonus tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, digunakan sebagai pedoman dalam proses evaluasi dan penilaian besaran bonus tanda tangan pada wilayah kerja yang akan dikelola selanjutnya. Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif