Insentif Fiskal Masih Diperlukan Pengembang Panas Bumi
Ilustrasi. (Foto: Antara/Novrian).
Jakarta: Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi mengungkapkan masih memerlukan insentif lebih untuk pengembangan panas bumi.

"Ya ada beberapa insentif yang harusnya kita bisa minta, seperti sekarang untuk pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan), pajak-pajak fiskal yang diberikan insentif," kata Prijandaru saat ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.

Prijandaru menjelaskan sejauh ini sudah ada beberapa insentif yang sudah diberikan pemerintah untuk pengembangan panas bumi. Beberapa di antaranya adalah pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Namun pengembang masih membutuhkan beberapa insentif perpajakan lainnya. "Sudah ada (insentif yang diberikan). Tapi kalau ditanya pengembang pasti minta," ucap dia.

Selain insentif fiskal, Prijandaru juga menuturkan yang dibutuhkan para pengembang panas bumi adalah dana segar berbunga rendah untuk kegiatan eksplorasi awal.

"Paling utama adalah dana murah di depan untuk membantu kita mengembangkan panas bumi melalui eksplorasi," sebut dia.

Ia mengungkapkan saat ini untuk eksplorasi awal pengembang sering kali menggunakan dana perusahaan. Belum ada lembaga keuangan yang mau membagi risiko dalam kegiatan ini.

"Saat ini kita panas bumi kalau mau eksplorasi pakai duit sendiri, dari kantong sendiri," ungkap dia.

Menurutnya jika dana segar berbunga rendah dapat dipenuhi maka akan membantu pengembangan panas bumi kedepannya.

"Kalau ada financial institution yang mau share risiko dengan kita mungkin itu akan menolong," pungkas dia.

Para pengembang sudah membicarakan mengenai usulan insentif ini kepada pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360