Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id/Rizal)
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id/Rizal)

Kompensasi Pemerintah Jadi Penyelamat Laporan Keuangan Pertamina

Ekonomi pertamina
Annisa ayu artanti • 31 Mei 2019 19:06
Jakarta: PT Pertamina (Persero) memang membukukan laba bersih pada 2018 sebesar USD2,53 milar. Namun ternyata laba bersih tersebut terdongkrak karena kompensasi pemerintah atas selisih harga penjualan BBM.
 
Mengutip laporan keuangan perseroan, Jumat, 31 Mei 2019, terdapat satu pos pendapatan yang membuat total pendapatan perusahaan meningkat signifikan. Pos tersebut adalah pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya sebesar USD3,9 miliar. Padahal tahun lalu pos tersebut hanya berkontribusi dalam laba bersih sebesar USD740 juta.
 
Dalam pos tersebut bila ditelisik lebih dalam, terdapat kompensasi pemerintah atas selisih harga penjualan BBM. Kompensasi tersebut yang sangat berkontribusi besar yaitu sebesar USD3,1 miliar. Pada 2017 dalam laporan tidak ada kompensasi pemerintah atas selisih harga penjualan BBM.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jika tidak ada kompensasi tersebut, maka pendapatan Pertamina tidak mencapai USD57,93 miliar melainkan hanya sekitar USD54,93 miliar. Lalu jika dikurangi dengan jumlah beban persuahaan yang sebesar USD48,7 miliar maka laba bruto hanya sekitar USD6,13 miliar.
 
Adapun dalam konferensi pers, manajemen Pertamina diwakili Direktur Keuangan Pahala N Mansury berpegang bahwa terdapat aturan mengenai kompensasi tersebut yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
 
Dalam beleid itu memungkinkan pemerintah mengganti biaya jika dalam satu tahun anggaran terdapat kelebihan dan atau kekurangan penerimaan badan usaha sebagai menerima penugasan akibat dari penetapan harga jual eceran BBM.
 
"Ada aturan soal Perpres 43, apabila Pertamina menjual BBM yang sifatnya penugasan dan subsidi, apabila harga jual eceran di bawah harga dasar, maka bisa ada pergantian," kata Direktur Keuangan Pertamina Pahala N Mansury di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.
 
Namun sayangnya meski sudah diakui sebagai pendapatan dan tercantum dalam laporan keuangan, kompensasi tersebut belum bisa sepenuhnya dipegang oleh Pertamina. Pahala mengakui, pembayaran kompensasi itu masih proses dan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah.
 
"Untuk pembayaran masih proses. Bicara lebih lanjut dari pemerintah. Kondisi fiskal dan kondisi keuangan pemerintah juga. Paling penting kita sepakati dengan pemerintah adalah diakui terlebih dahulu. Alhamdulilah. Nanti kapan itu (dibayarkan) tergantung kondisi keuangan pemerintah," ujar Pahala.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif