Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Beda Kewenangan, Otoritas Hulu-Hilir Migas Sulit Digabung

Ekonomi skk migas
Suci Sedya Utami • 11 Januari 2019 11:12
Jakarta: Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto angkat bicara mengenai rencana penyatuan otoritas hulu dan hilir migas dalam revisi UU Migas.

Tjip begitu sapaan akrab dirinya mengatakan otoritas hulu dalam hal ini SKK Migas dan hilir dalam hal ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki orientasi yang berbeda. Sehingga nampaknya tidak mungkin untuk diintegrasikan menjadi satu lembaga.

"Dunianya lain, kalau yang satu (SKK) upstream berurusan dengan investor, sedangkan hilir urusannya menjamin suplai kebutuhan dalam negeri. Jadi berbeda, menurut saya mengintegrasikannya sulit," kata Dwi ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis malam, 10 Januari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Hal senada juga disampaikan Dirjen Migas Djoko Siswanto yang berpandangan agar kedua lembaga tersebut tetap terpisah. Dia bilang saat ini pemerintah dan DPR tengah membahas daftar inventarisasi malasah (DIM) dalam proses revisi UU Migas. Salah satu fokus yang dibahas yakni status dua lembaga tersebut. "Mengenai organisasi di hulu seperti apa, hilir seperti apa. Pembahasannya itu," ujar Djoko.

Dalam draf revisi UU Migas salah satu pasalnya menyebutkan harus ada badan usaha khusus baru di bidang minyak dan gas (BUK Migas) atau satu-satunya perwakilan negara di sektor ini.

Nantinya, BUK Migas akan memiliki wewenang yang saat ini dimiliki oleh regulator migas, yakni SKK Migas dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

BUK ini nantinya akan bekerja di bawah Presiden, dan memiliki peran untuk mengaudit rencana pengembangan wilayah kerja minyak dan gas, perwakilan negara untuk menandatangani semua kontrak kemitraan, penentu untuk kontraktor swasta yang ingin berinvestasi dan yang bertanggung jawab atas cadangan nasional dari bersiap untuk meningkatkannya.

Selain hulu, BUK Migas juga akan menjadi koordinator semua proses bisnis di sektor hilir. Sehingga, jika RUU Migas ini disahkan, Pertamina pun nantinya akan bekerja di bawah Presiden, tidak seperti saat ini yang berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi