Pertamina Mulai Ajukan Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi ke Pemerintah

Annisa ayu artanti 16 Mei 2018 17:44 WIB
pertamina
Pertamina Mulai Ajukan Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi ke Pemerintah
Ilustrasi. (Foto: Antara/Oky).
Jakarta: PT Pertamina (Persero) menyatakan sudah mulai melakukan pengkajian untuk meningkatkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sekretaris Perusahaan Pertamina Syahrial Mukhtar menyebutkan perusahaan migas pelat merah itu sudah menyampaikan dan sedang berkonsultasi dengan pemerintah terkait rencana perubahan harga BBM nonsubsidi itu.

"Harga sudah disampaikan, kita akan selalu konsultasi dulu dengan pemerintah," kata Syahrial di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Syahrial menjelaskan dalam kajian itu Pertamina dan pemerintah melihat bagaimana dampak yang akan terjadi setelah harga BBM nonsubsidi itu diubah.

"Begini, Pertamina bagian dari pemerintah. Apalagi ini terkait harga jual di masyarakat gitu kan, harga jual di masyarakat pasti kalau kita ngobrol dengan pemerintah akan melihat juga daya beli masyarakat," jelas dia.

Pertamina, kata Syahrial, akan mengikuti keputusan pemerintah terkait perubahan harga tersebut. "Di sana nanti arah pemerintah seperti apa akan kita ikuti itu," tutup Syahrial.

PT Shell Indonesia sebelumnya telah mengajukan perubahan harga BBM umum yang dijual di SPBU. Shell berencana menaikan harga BBM umumnya itu namun pemerintah masih mengevaluasinya.

Pemerintah akan melihat perubahan harga yang diinginkan Shell itu sesuai dengan aturan yakni margin tidak lebih dari 10 persen.

"Ya kalau misalkan dia (Shell) ajukan sekarang nanti kita evaluasi, setelah nanti kita tetapkan," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko siswanto.

Djoko menjelaskan perubahan harga BBM Shell juga mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS). Pemerintah akan mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu sebelum menyetujui usulan perubahan harga BBM Shell itu.

"Pokoknya dia itu tidak boleh ambil margin lebih dari 10 persen. Acuan harga minyak pakai MOPS. Harus lihat usulannya dulu, biasanya pemerintah pakai standar sebulan sebelumnya, berarti pakai MOPS (yang sebulan sebelumnya)," jelas Djoko.

 



(AHL)