Proyek PLN-Pertamina tak Terganggu Pembatasan Impor
Menteri BUMN Rini Soemarno MI/Susanto.
Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan pembangunan proyek-proyek milik PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) tidak akan terganggu dengan kebijakan pembatasan impor yang akan dilakukan pemerintah.

Dia mengatakan proyek PLN dan Pertamina seperti pembangkit dan Kilang di Balikpapan yang pembangunannya sudah sudah financial closing tidak akan dihentikan dan akan tetap berjalan. Lagi pula kebanyakan proyek-proyek yang dikerjakan menggunakan pendanaan dari luar sehingga dinilai tidak mengganggu keuangan negara dan neraca pembayaran Indonesia.

"Jadi yang sudah financial closing jalan terus. Yang belum kita mendetailkan lagi," kata Rini dalam konferensi pers nota keuangan di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2018.

Untuk proyek-proyek yang kiranya belum financial closing kata Rini akan dikaji ulang apakah terdapat lebih banyak menggunakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atau impor.

"Misalnya seperti boiler, saya dengan Kemenperin akan mendetailkan mana yang bisa dibuat di Indonesia. Untuk membuat alat-alat ini makan waktu 12-24 bulan," tutur dia.

Sebelumnya padahal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebagai upaya tegas mengendalikan impor maka pembangkit listrik PLN yang tidak memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) akan ditunda.

"Jadi sekarang (proyek) PLN yang konten lokalnya kurang, kami suruh pakai (bahan) dalam negeri. Kalau tidak, ya di-reschedule khusus untuk yang belum tanda tangan (perjanjian)," tegas Luhut, seperti dikutip dari Antara, di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu 15 Agustus 2018.

Menurut Luhut evaluasi proyek kelistrikan PLN dilakukan sebagai upaya tegas pemerintah dalam mengendalikan impor terkait kondisi neraca pembayaran yang makin tidak menggembirakan. Besaran TKDN yang harus dipenuhi, lanjut dia, bervariasi tergantung dengan kapasitas pembangkit listrik yang dibangun.

Namun, ia menegaskan, proyek tersebut hanya berlaku bagi proyek-proyek di Pulau Jawa lantaran menurutnya pulau terpadat di Indonesia itu telah kelebihan pasokan listrik. Mantan Menko Polhukam itu menambahkan evaluasi terhadap proyek pembangkit listrik diyakininya tidak akan berdampak pada progres program pembangkit listrik 35 ribu MW.




(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id