Ombudsman Minta Permen ESDM tak Hambat Investasi Pertambangan

Intan Yunelia 15 Februari 2018 03:43 WIB
pertambangan
Ombudsman Minta Permen ESDM tak Hambat Investasi Pertambangan
Komisioner Ombudsman Laode Ida. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia.
Jakarta: Komisioner Ombudsman RI (ORI) Laode Ida, mempertanyakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ia mengingatkan aturan itu jangan sampai menghambat investasi di bidang pertambangan. 

"Itu juga kita harus lihat. Kita akan konfirmasi juga pada ahli hukum, baru kita akan sampaikan lagi," ujar Laode di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu 14 Februari 2018.

Laode mengatakan, Kementerian ESDM sudah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Namun, kata dia, sebagian dari perusahaan itu memprotes karena mereka merasa tidak bersalah, dan mempertanyakan IUP yang dicabut. 


"Misalnya dari 10 perusahaan yang harus dilayani kan sebetulnya yang sudah memiliki izin tambang pertama, yang lain bisa diabaikan kalau dia memenuhi semua syarat," kata Laode.

Dengan adanya masalah ini, Ombudsman meminta aturan itu dikaji ulang. Pemerintah diminta menimbang tumpang tindih tidaknya Permen itu dengan undang-undang di atasnya. "Karena berkaitan kebijakan pemerintah ya, bukan salah pengusaha," ungkap Laode.

Baca Juga: Izin Dibekukan, Pengusaha Tambang Melapor ke Ombudsman




(AGA)