Illustrasi. MI/PANCA SYURKANI.
Illustrasi. MI/PANCA SYURKANI.

Kompensasi Pemadaman Naik, PLN Minta Tambah Investasi

Ekonomi pln
Suci Sedya Utami • 12 Agustus 2019 19:33
Jakarta: Pemerintah bakal menyesuaikan kompensasi yang harus diberikan PT PLN (Persero) pada pelanggan apabila terjadi pemadaman. Kompensasi tersebut mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat. Penyesuaian tersebut rencananya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan mengatur hak dan kewajiban pelanggan.
 
Direktur Pengadaan II PLN Djoko R Abumanan mengatakan pihaknya mengembalikan regulasi tersebutnya sepenuhnya pada pemerintah. Namun apabila penyesuaian tersebut dilakukan, PLN akan mengusulkan untuk menganggarkan investasi yang lebih besar untuk bisa menambah keandalan agar sistem kelistrikan tetap terjaga. Investasi tersebut salah satunya berasal dari penyertaan modal negara (PMN) oleh pemerintah.
 
"PLN kan di bawah regulasi pemerintah, ini kalau aini segini, kondisinya seperti itu kita akan minta biaya investasi lebih mahal. Semua akan kembali berapapun kemampuan negara ini," kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kenaikan kompensasi, kata Djoko juga bisa direspons dengan kenaikan tarif. Dia bilang semua kebijakan memiliki konsekuensi masing-masing. "Tergantung peraturan menterinya, kalau misalnya denda sekian kita kembalikan, tarif akan naik sekian pasti ada konsekuensinya," ujar dia.
 
Djoko mengatakan dalam revisi aturan tersebut PLN tidak dilibatkan untuk berdiskusi. Namun, PLN masih menunggu aturan anyar tersebut keluar.
 
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakaan pemerintah akan segera merampungkan revisi payung hukum tersebut. Revisi dilakukan karena karena kompensasi yang ada dalam aturan saat ini dinilai tidak sepadan. Dalam aturan tersebut, tertulis kompensasi yang akan diterima konsumen akibat pemadaman listrik paling tinggi hanya 35 persen dari tarif minimum.
 
Djoko mengungkapkan, pada Permen yang baru, besaran kompensasinya bisa 100 persen dari total tagihan. Sehingga, nantinya pelanggan bisa tak dikenai tagihan bulanan pada bulan berikutnya.
 
"Kompensasi minimum 100 persen satu jam sampai sekian jam diganti 100 persen. Ada interval. Sampai jam sekian ke selain 200 persen. Lebih dari jam sekian itu bisa mencapai 300 persen, atau tiga kali lipat," kata Djoko di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis lalu.
 
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengatakan penyesuaian tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Rida bilang masih dalam tahap wacana.
 
"Kita upayakan secepatnya terbit," kata Rida.
 
Ia bilang apabila revisi diterbitkan maka aturan tersebut tidak berlaku mundur. Artinya penyesuaian kompenasi a diberikan apabila ada pemadaman kembali, sementara kompenasi untuk pemadaman yang terjadi pada 4 Agustus lalu masih menggunakan aturan lama. Hanya saja dia bilang terdapat relaksasi bagi pelanggan tidak perlu melapor untuk mendapatkan kompenasi. Artinya pelanggan secara otomatis dapat kompenasi PLN.
 
Terkait dengan penambahan investasi untuk keandalan sistem listrik, Rida mengatakan bisa melalui suntikan PLN. Hal ini untuk menjamin agar meskipun kompenasasi naik, beban PLN di sisi keuangan tetap terjaga. "Kalau investasi kan ada PMN. Kita simulasi terus terserah dinaikkan berapa tapi memang harus dicek terhadap struktur keuangan PLN," jelas Rida.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif