Ilustrasi (MI/Bagus Suryo)
Ilustrasi (MI/Bagus Suryo)

PLN Kaji Proyek PLTU dan PLTG untuk Tekan Impor

Ekonomi listrik pembangkit listrik pln impor tarif listrik
Annisa ayu artanti • 01 September 2018 15:44
Jakarta: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) menegaskan ada beberapa proyek pembangunan pembangkit listrik yang sedang dikaji ulang lantaran memiliki item impor cukup besar. Langkah tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berupaya menekan impor dengan mengkaji dan menunda proyek-proyek yang menggunakan bahan impor yang besar.
 
"Lagi kita diskusikan dengan teman-teman di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Lagi berdiskusi," kata Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Roekman, di Kemenko Perekonomian, Jumat, 31 Agustus 2018.
 
Sejauh ini, ia menyebut, proyek yang menggunakan komponen impor dalam jumlah besar adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Pembangkit tersebut masuk dalam cakupan pembangunan kelistrikan 35 ribu megawatt (MW).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, untuk pembangunan proyek transmisi tidak dikaji ulang sebab pembangunannya sudah menggunakan komponen dalam negeri yang cukup besar yakni sampai 70 persen. "Kalau transmisi 60-70 persen lokal semua karena sudah ada pabriknya di Indonesia. Jadi pembangkit (yang dikaji), seperti PLTU dan PLTG, itu masih besar impor," jelas dia.
 
Namun demikian, Syofvi menegaskan, proyek-proyek yang sudah selesai tahap financial close tersebut tetap boleh berjalan dan tidak akan ditunda. "Bu Menteri kan bilang yang belum financial close kan (yang dikaji)," ucap dia.
 
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan berkordinasi dengan PT Pertamina (Persero), PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memastikan kelangsungan sejumlah proyek. Sebab banyak proyek Pertamina dan PLN yang memiliki kandungan impor cukup besar.
 
"Untuk infrastruktur konten impornya besar kami koordinasi dengan Kemenko perekonomian, portofiolio di Kementerian ESDM, PLN, dan Pertamina, serta instansi yang memiliki proyek strategis yang punya konten impor tinggi," kata Sri Mulyani.
 
Penundaan proyek-proyek itu lantaran saat ini kondisi Indonesia sedang mengalami defisit neraca perdagangan. Impor barang yang masuk ke Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan ekspor barang Indonesia ke luar negeri. Upaya menunda proyek yang banyak impor dilakukan supaya menekan akselerasi impor dan menyehatkan defisit neraca perdagangan.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif