Pemerintah dan Freeport akan Teken HoA Sore Ini
Ilustrasi tambang Freeport. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari).
Jakarta: Pemerintah dan PT Freeport Indonesia berencana melakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) hari ini.

Berdasarkan jadwal yang diterima Medcom.id, penandatanganan HoA akan dilakukan Kamis, 12 Juli 2018 di ruang Mezanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada pukul 16.00 WIB.

Saat dikonfirmasi ke pihak Freeport Indonesia, Juru Bicara Riza Pratama membenarkan akan diadakan penandatanganan HoA tersebut. Namun ia tidak merinci isi HoA itu. CEO Freeport McMoran Richard Adkerson juga dijadwalkan hadir.

"Nanti tunggu diumumkan saja," ucap Riza kepada Medcom.id, Kamis, 12 Juli 2018.

Sedangkan dari pihak pemerintah, dijadwalkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Utama PT Inalum, holding BUMN pertambangan Budi Gunadi Sadikin akan hadir.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, PT Inalum (Persero) dan Freeport McMoran akan melakukan penandatanganan perjanjian joint venture dalam dua minggu ke depan.

Saat ini keduanya tengah menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan. Dokumen itu termasuk poin-poin kesepakatan jangka panjang antara pemerintah Indonesia, Inalum, dan Freeport McMoran.

"Lalu kedua ini join venture harus jelas. Insyaallah (dua minggu mendatang)," kata Rini saat halalbihalal, Jakarta, Sabtu, 30 Juni lalu.

Dalam dokumen itu, kata Rini, juga ada satu kesepakatan profesional dimana poin-poin dalam perjanjian tidak bisa berubah meskipun pemerintahan berganti dan direksi Inalum serta Freeport Indonesia berubah.

"Kita ingin joint venture dikelola secara transparan secara profesional dari sanannya juga menekankan bagaimana menjaga supaya tidak mengintervensi pemerintah benar-benar dikelola secara terbuka," jelas Rini.

Dalam kunjungannya ke Amerika beberapa waktu lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan juga menjelaskan kepada Medcom.id perjanjian joint venture yang akan ditandatangani berisi tentang apa yang akan dilakukan, program investasi, program operasi, sampai 2041.

"Mengenai kepastian investasi, kami berdua sepakat bahwa ini kepastian investasi memang hatus dilakukan. Jadi, apa yang ditetapkan sekarang pajaknya lebih tinggi atau kompensasi, royalti lebih tinggi, itu juga disepakati dari awal. Nah, itu akan dituangkan dari awal dan itu tidak akan berubah," kata Jonan.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id