Berburu Lapangan Migas dengan Cara Baru

Suci Sedya Utami 15 November 2018 13:43 WIB
migas
Berburu Lapangan Migas dengan Cara Baru
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya)
Jakarta: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyatakan perlu cara baru untuk menemukan serta memasarkan lapangan migas baru.

Dalam seminar bertema berburu lapangan migas baru di Indonesia, Arcandra mengatakan pola kerja yang selama ini digunakan harus diubah. Dia bilang cara-cara lama terbukti kurang efektif dalam mengembangkan kegiatan di sektor hulu migas.

Arcandra mengatakan langkah pertama yakni dengan mengubah penyediaan data mengenai adanya potensi lapangan migas yang baru untuk ditawarkan pada investor. Dia bilang selama ini data yang disajikan hanyalah data scientific tanpa ada marketing. Data tersebut tidak menyebutkan bagaimana potensi dari lapangan tersebut.

"Kalau penyajian data kita pakai cara lama saya pesimistis ke depannya kita mendapatkan lapangan yang baru. Kalau begini bapak akan punah, akan langka seperti dinosaurus," kata Arcandra di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018.

Dia menyebut cara baru dibutuhkan untuk menentukan lapangan baru. Apabila lapangan tersebut telah ditemukan, maka diharapkan bisa menghasilkan temuan cadangan migas.

Adapun langkah-langkah yang pemerintah lakukan untuk merombak cara lama yakni memberikan akses data secara gratis bagi para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau investor. Kemudian kewajiban untuk memberikan komitmen kerja pasti (KKP) sebagai dana yang bisa digunakan investor untuk eksplorasi dalam rangka menemukan lapangan baru. Selain itu mengganti skema cost recovery menjadi gross split.

Baru-baru ini Kementerian ESDM memutuskan menggratiskan biaya mengakses data blok migas bagi para calon KKKS yang ingin mempelajari blok tersebut. Biaya baru akan dikenakan pada KKKS pemenang lelang blok tersebut.

Maksimal biaya yang dikenakan sebesar USD80 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar untuk mengakses data terkait blok migas yang dilelang. Besaran pengenaan tarif yang dikenakan sebelumnya tergantung dari data yang diakses per kilometernya.

Kemudian untuk KKP, pemerintah sejak tahun ini mewajibkan para calon investor yang ikut lelang mencantumkan KKP untuk digunakan sebagai dana eksplorasi. Selama ini APBN hanya mampu menyediakan dana eksplorasi sekitar Rp60 miliar hingga Rp70 miliar. Sementara dari pemberlakuan KKP hingga kini dana yang terkumpul sekitar Rp2 miliar atau setara Rp30 triliun.

Sedangkan gross split telah diberlakukan sejak tahun lalu. Gross split merupakan salah satu jenis kontak baru yang diberlakukan bagi blok yang sudah habis masa kontraknya setelah menggunakan cost recovery. Ketika gross split diberlakukan maka pemerintah tidak perlu menggantikan dana kegiatan eksplorasi yang dilakukan KKKS atau dalam artian dana eksplorasi ditanggung KKKS.

 



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id