Masih Banyak Tahapan Menuju Divestasi Saham Freeport
Ilustrasi tambang Freeport. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta: Banyak tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk membeli divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pertama, selain sudah ditandatangani perjanjian pemberian saham divestasi PTFI ke pemerintah daerah sebesar 10 persen, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat juga telah melakukan pembahasan mengenai struktur transaksi.

"Ini salah satu tahapan penting di mana isu mengenai kepemilikan daerah dan nasional bisa disolved. Ada tahapan-tahapan berikutnya termasuk tahapan struktur transaksi yang Alhamdulillah juga sudah bisa diselesaikan oleh bapak ibu menteri," kata Budi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.


Setelah menjalankan dua hal itu, akan dilakukan negosiasi dan pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban paska divestasi PTFI selesai. Kemudian baru akan dibahas mengenai valuasi saham PTFI tersebut.

"Nanti kita akan masuk ke tahapan di mana negosiasi rights and tanggung jawabnya ada. Yang terakhir baru tahapan valuasi," sebut Budi.

Menurutnya, penandatanganan tadi siang sebagai batu loncatan untuk menapaki tahapan-tahapan berikutnya. "Jadi, Tahapan pertama ini major milestone, sudah berhasil," pungkas dia.

Seperti diketahui, tadi siang secara resmi pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten Mimika mendapatkan 10 persen dari saham divestasi PTFI yang sebesar 51 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bagian 10 persen tersebut sudah mengakomodir hak-hak dari masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari usaha PTFI.

Adapun terkait mekanisme pengambilan saham dari PTFI akan diserahkan kepada Inalum melalui mekanisme korporasi. Dia meyakini melalui mekanisme itu tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua.

"Pengambilan saham ini akan dilakukan mekanisme korporasi. Dengan demikian tidak membebani APBN dan APBD, dan bisa jadi manfaat dari holding tambang," kata dia.

 



(AHL)