Menteri ESDM Ignasius Jonan (Foto: Kementerian ESDM)
Menteri ESDM Ignasius Jonan (Foto: Kementerian ESDM)

Penerimaan Migas Lampaui Target di APBN 2018

Ekonomi migas kementerian esdm
Ilham wibowo • 05 Januari 2019 06:33
Jakarta: Kebijkan inovatif yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut telah dirasakan membuahkan hasil. Pasalnya, penerimaan sektor minyak dan gas (migas) tercatat melebihi target yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Penerimaan migas mencapai Rp228 triliun atau setara 182 persen dari target APBN 2018 yang sebesar Rp125 triliun," ucap Menteri ESDM Ignasius Jonan, di ruang Sarula, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 4 Januari 2019.

Komposisi penerimaan migas tersebut sebanyak 72 persen atau Rp163,4 triliun merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara 28 persen sisanya atau Rp64,7 triliun, merupakan pemasukan dari PPh Migas.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Jonan menyebut pihaknya bakal terus mendorong para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah kerja migas agar melakukan efisiensi. Penerimaan pemerintah diproyeksikan tetap tinggi dibandingkan dengan cost recovery. "Kita dorong KKKS melakukan efisiensi di tengah tidak ada yang mampu mengendalikan harga minyak. Oleh sebab itu perlu mengendalikan biaya produksi," ungkapnya.

Insentif pajak Production Sharing Contract (PSC) cost recovery juga mulai terasa hasilnya sejak digulirkan PP No 27 Tahun 2017. Investment credit, Domestik Market Obligation (DMO) holiday, depresiasi dipercepat, hingga sharing bebas PPh dan PPn diberikan terutama di sektor hulu.  

Selama masa eksplorasi dan eksploitasi, pemerintah memberikan bebas biaya masuk impor barang. Insentif PPn/PPnBM, PPh dan PBB juga diberikan. Tak hanya itu, perpajakan PSC skema gross split juga turut memberikan andil besar bagi negara.

Kebijakan melalui PP No 53 Tahun 2017 itu menghapuskan pengenaan pajak dari tahapan eksplorasi hingga first production serta loss carry forward hingga 10 tahun.  "Perpajakan gross split lebih menarik dibandingkan dengan cost recovery," pungkasnya.


(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi