Illustrasi. Dok : MI.
Illustrasi. Dok : MI.

Pemerintah Dorong Transparansi Perusahaan Ekstraktif

Ekonomi emiten pertambangan
Nia Deviyana • 14 Maret 2019 16:15
Jakarta: Pemerintah terus mendorong Extractive Industries Transparency (EITI) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. Transparansi diharapkan mampu memberi informasi yang setara kepada semua pihak sehingga pelaku bisnis bisa berkompetisi secara sehat dan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi negara.
 
"IETI ini untuk mengetahui perusahaan-perusahaan dalam industri ekstraktif dimiliki satu-dua orang atau banyak orang. Tujuannya untuk memetakan kepemilikan saja. Kalau ada monopoli kan tidak baik," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Monty Girianna usai mengisi diskusi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Maret 2019.
 
Monty menambahkan, keterbukaan informasi juga untuk mengantisipasi jika ada masalah kemudian hari. "Kalau terjadi sesuatu di tambang, misal tidak comply (memenuhi) aturan tata ruang, maka dengan IETI akan gampang diketahui ini perusahan punya siapa," tambah dia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun EITI telah menetapkan roadmap Beneficial Ownership (BO), yakni orang atau sekelompok orang yang secara langsung atau tidak langsung memiliki atau mengontrol perusahaan atau industri wajib membuka data kepemilikannya pada 2020.
 
Montty bilang, dari ribuan perusahaan tambang di Indonesia, hanya sedikit yang berani membuka informasinya kepada publik secara transparan.
 
Pembukaan data BO dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran seperti manipulasi pajak, pencucian uang, pendirian perusahaan fiktif, dan monopoli terselubung. EITI bekerja sama dengan berbagai instansi yaitu KPK, KSP, Bappenas, PPATK, dan Ditjen Pajak.
 
Saat ini, Indonesia bergabung dengan EITI sejak 2010. Penerapannya didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.
 
Kelonggaran IPO
 
Salah satu bentuk transparansi adalah dengan menjadi perusahaan publik. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi "karpet merah" atau memprioritaskan pelonggaran peraturan pencatatan saham di sektor tambang mineral batu bara dan migas bisa terimplementasi di semester pertama 2019.
 
Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan saat ini pihak bursa telah melakukan diskusi melalui forum group discussion (FGD) kepada pemangku kepentingan di sektor-sektor tersebut. Untuk sektor migas, bursa telah berbicara dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
 
Dalam FGD sebagian besar pemangku kepentingan mendukung dan merespons baik rencana pelonggaran peraturan pencatatan saham itu karena menjadi cara baru untuk memperoleh sumber pendanaan. Rencananya, implementasi aturan itu akan diterapkan di semester I-2019.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif