Pilot dan Karyawan Desak Perombakan Direksi Garuda Indonesia
Garuda Indonesia. Medcom/Ayu.
Jakarta: Pilot dan karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang tergabung dalam Serikat Bersama (Sekber) menuntut pemerintah dan pemegang saham untuk melakukan perombakan direksi. Pasalnya kinerja Garuda mulai merosot sejak terjadinya pembengkakan jajaran direksi pada 2015 lalu.

Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Tomy Tampati mengungkapkan direksi Garuda idealnya berjumlah enam orang, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Teknik, Direktur Keuangan, Direktur personalia dan Direktur Niaga. Namun jumlah direksi pada 2015 menjadi delapan orang dengan menambah jabatan Direktur Kargo dan Direktur Marketing dan IT.

"Mereka komitmen efesiensi, tapi kok Direktur jadi sembilan orang. Kita teriak, mereka kurangi satu tinggal delapan," ungkapnya dalam sebuah jumpa pers di Pulau Dua Restaurant di Senayan Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Selain jumlah direksi yang tidak wajar, penempatan direksi Garuda selama ini dianggap tak sesuai kompetensi. Banyak jabatan yang ditempati nonprofesional di bidang penerbangan. Bahkan jabatan Direktur Kargo tidak dibutuhkan karena Garuda Indonesia tidak memiliki pesawat khusus kargo. Sebelum itu, unit kargo hanya dipimpin oleh pejabat setingkat Vice President.

"Penempatan direksi bumn tak sesuai kompetensi, habis dari Garuda pindah ke BUMN lain, mereka tidak memahami Airlines, pembuat keputusan adalah mereka dan masukan dari kami diabaikan," imbuh dia.

Ia mencatat kerugian Garuda tahun lalu mencapai USD213 juta dengan total sembilan direksi. Sebaliknya maskapai pelat merah itu pernah memperoleh untung USD9,3 juta hanya dengan tujuh orang direksi.

Sebab itu, pihaknya mendesak adanya perombakan jajaran direksi termasuk penghapusan Direktur Kargo dan Direktur Marketing dan IT demi kelangsungan Garuda Indonesia. Surat permohonan, kata Tomy, telah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Jika permintaan tersebut diabaikan, pilot dan karyawan pun mengancam akan melakukan mogok kerja dengan tenggat waktu satu bulan setelah surat tersebut dikirimkan pemerintah.

"Kami akan pakai senjata mogok ini jika pemerintah sudah tidak mau mendengar masukan dari kami. Kami siap kok berdialog dengan Pak Jokowi. Kenapa petani bisa berdialog dengan Presiden kami enggak," tegas dia.





(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id