OJK Terbitkan Landasan Hukum untuk Penerapan T+2
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen - - Foto: Medcom.id/ Ilham Wibowo
Jakarta: Percepatan penyelesaian transaksi bursa saham dari sebelumnya T+3 menjadi T+2 dilakukan dalam upaya pengembangan pasar modal Indonesia. Investasi diharapkan berdaya saing global dengan tetap memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen mengatakan pihaknya telah menerbitkan draf khusus sebagai landasan hukum pemberlakukan T+2. Regulasi tersebut terbit melalui Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa.

"Peraturan ini menjadi dasar hukum migrasi dari T+3 ke T+2, sekaligus di situ ada beberapa yang terkait POJK dan surat edaran," ujar Hoesen di Main Hall BEI, Jakarta, Senin, 26 November 2018. 

Adapun pokok-pokok peraturan percepatan waktu penyelesaian transaksi bursa itu yakni, pengaturan atas batas waktu penyelesaian transaksi bursa sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek. 

Pengaturan atas jangka waktu piutang transaksi beli nasabah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran mengenai Pedoman Penyusunan Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan, dari T+0 sampai dengan T+2, diubah menjadi sejak hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+0) sampai dengan Hari Bursa ke-1 (kesatu) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+1) untuk transaksi di pasar reguler atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi.

"Pengaturan atas waktu penyelesaian Transaksi Bursa diubah menjadi Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+2)," paparnya. 

Pengaturan pelaksanaan penjualan efek secara paksa atau forced sell  oleh perantara pedagang efek pada saat dana menunjukkan saldo negatif juga disesuaikan. Mereka wajib menginformasikan kepada nasabah yang semula paling lambat pada T+4 disesuaikan menjadi paling lambat T+3  atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar bursa efek. 

Kewajiban juga berlaku saat melakukan penjualan efek secara paksa atas efek nasabah pada T+4 atau dua hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa Efek. Hal tersebut perlu dilakukan apabila nasabah masih belum memenuhi kewajibannya.

"Pengumuman Transaksi Dipisahkan kepada publik dan pelaporan Transaksi Dipisahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dilaksanakan dari paling lambat dua menjadi satu Hari Bursa setelah penetapan Transaksi Dipisahkan," paparnya. 

Hoesen melanjutkan, para pelaku di industri pasar modal seperti BEI, KPEI, KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian telah melakukan penyesuaian operasional dan sistem. Semua pihak menyatakan siap untuk melaksanakan migrasi percepatan penyelesaian T+2.  

"Sejalan dengan itu, Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan juga telah menyesuaikan peraturan terkait mengenai Transaksi Bursa dan penyelesaiannya," tandasnya. 




(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id