Strategi BI Belum Ampuh Memperkuat Rupiah
Ilustrasi. (Foto: Antara/Yudhi Mahatma).
Jakarta: Nilai tukar rupiah tampaknya masih betah bertengger di atas level Rp 14.000 per USD. Berbagai strategi kebijakan yang digelontorkan Bank Indonesia, seperti kenaikan suku bunga acuan (BI 7-Day Reserve Repo Rate/7DRRR) pun belum ampuh menstabilkan nilai tukar.

Pengamat ekonomi dari Indef Bhima Yudistira memandang langkah Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan terlambat dieksekusi. Alhasil, kenaikan BI 7DRRR sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,50 persen, tidak terlalu berdampak positif terhadap peaku pasar. Sejumlah Bank Sentral negara tetangga, misalnya Malaysia dan Singapura, bahkan bergerak cepat menaikkan suku bunga acuan dalam merespon ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (Fed Fund Rate/FFR).

"Kenaikan suku bunga acuan memang tidak terlalu berdampak positif ke pelaku pasar, karena hanya naik 25 bps. Bank Indonesia juga terlambat merespon kenaikan Fed Fund Rate. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang terlalu kecil dan terlambat itu tidak bisa menahan besarnya tekanan global," ujar Bhima saat dihubungi, Rabu, 23 Mei 2018.

Menurutnya, Bank Indonesia perlu menaikkan lagi suku bunga acuan sebesar 25 bps pada Juni 2019. Bhima memproyeksikan pelemahan nilai tukar akan berlanjut di kisaran Rp 14.100-Rp14.300 per USD. Menilik kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah pada 23 Mei 2018 tercatat Rp 14.192 per USD. Faktor lain yang menekan nilai tukar rupiah bersumber dari pergerakan US Dollar Index sebagai refleksi kekuatan mata uang dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama global. Dalam satu bulan terakhir, kata Bhima, indeks tersebut terus mengalami kenaikan ke level 93,6.

"Apabila US Dollar Index naik, artinya secara rata-rata mata uang dolar AS semakin perkasa. Sementara itu, investor juga masih mencermati data ekonomi global. Seperti laporan klaim pengangguran, penjualan rumah dan data PMI (Purchasing Manufactur Index) AS. Hal ini menentukan arah kenaikan Fed Fund Rate berikutnya, terutama Juni mendatang di rapat FOMC (Federal Open Market Comittee)," terang Bhima.

Di samping itu, selisih imbal hasil (yield spread) antara US Treasury dan Surat Berharga Negara (SBN) yang kian melebar, turut berdampak pada pelemahan nilai tukar. Imbal hasil US Treasury bertenor 10 tahun mengalami kenaikan signifikan menjadi 3,05 persen, sedangkan SBN dengan tenor yang sama saat ini berkisar 7,3 persen. Lebarnya perbedaan tingkat imbal hasil mendorong investor asing melepas kepemilikan SBN.

Kendati demikian, meredanya tensi kekhawatiran perang dagang antara AS dan Tiongkok, memberikan sentimen positif terhadap kinerja ekspor Indonesia. Meski ada sentimen positif, namun dia menggarisbawahi sejumlah faktor domestik yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Di antaranya pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perihal wacana penggunaan cadangan devisa untuk menutup kekurangan subsidi energi, dikatakannya dapat menimbulkan sentimen negatif ke pasar.

Pun, belum adanya deklarasi resmi dari pemerintah untuk merumuskan APBN Perubahan 2018 dikhawatirkan membawa persepsi kredibilitas fiskal yang menurun. Asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen dalam kerangka kebijakan fiskal 2019 dinilai terlalu realistis.

"Investor juga terus mengevaluasi data dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan, lalu neraca perdagangan yang negatif pada April lalu, berikut defisit transaksi berjalan sepanjang triwulan I-2018. Jadi ada faktor domestik yang berisiko menekan rupiah lebih lanjut," pungkasnya.



(AHL)