Ilustrasi. Foto: MI/Arya Manggala
Ilustrasi. Foto: MI/Arya Manggala

Perusahaan Fintech Butuh 10 Tahun untuk Melantai di Bursa

Ekonomi fintech
Desi Angriani • 23 April 2019 20:17
Jakarta: Industri jasa keuangan berbasis teknologi atau Financial Technology (Fintech) tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Namun ratusan perusahaan yang tengah mengepakkan sayap ini membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun untuk melantai di bursa atau Initial Public Offering (IPO).
 
Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Niki Santo Luhur mengatakan rata-rata perusahaan fintech membutuhkan 10 tahun agar menjadi stabil. Bahkan ukuran itu berlaku bagi fintech yang sudah melalui aktivitas merger maupun akuisisi.
 
"Rata-rata perusahan teknologi butuh 10 tahun untuk stabil atau IPO," katanya dalam kelas editor banking di Commonwealth Bank, WTC 6, Jakarta, Selasa, 23 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Niki menuturkan sedikitnya 234 perusahaan fintech sudah beroperasi di Tanah Air pada 2017. Sebanyak 39 persen bermain di subsektor sistem pembayaran, 32 persen pelaku usaha dari subsektor pinjaman langsung atau Peer to Peer (P2P) Lending. Sisanya sebanyak 11 persen berasal dari subsektor market provisioning, 11 persen dari manajemen investasi, empat persen dari insurtech, dan dari equity capital rising sebanyak tiga persen.
 
"Perusahaan fintech terus tumbuh, sekarang ada sekitar 234 fintech company," ungkap dia.
 
Pertumbuhan perusahaan fintech masih terkendala banyaknya persyaratan atau izin yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). Untuk fintech berbasis pinjam meminjam atau Peer to Peer Lending (P2PL) berada di bawah pengurusan OJK. Sedangkan yang berada di bawah pengawasan Bank Sentral adalah yang terkait sistem pembayaran. Sehingga banyak fintech yang berstatus ilegal atau tidak terdaftar di OJK maupun BI. Teranyar, baru 33 fintech yang tercatat resmi di BI dan 99 platform tercatat resmi di OJK.
 
"Cari solusi dulu baru regulasi, kalau kita bangun banyak regulasi dan masalah terjadi memang bisa beres. Dengan adanya risiko kalau dihukum orang yang gagal engga bakal ada inovasi, kalau ada inovasi kita harus siap menerima konsekuensi," tambah dia.
 
Adapun BI meresmikan Fintech Office sebagai katalisator atau fasilitator, business intelligence, asesmen, serta koordinasi dan komunikasi. Sementara OJK mengeluarkan peraturan mengenai P2P Lending serta membentuk struktur organisasi yang mengatur, mengawasi, dan mendukung inovasi fintech.
 
Ketentuan itu terdapat dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di mana setiap fintech yang menyelenggarakan bisnis P2P lending harus terdaftar di OJK dan mengajukan perizinan setelah beroperasi selama satu tahun.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif