Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (MI/AGUNG WIBOWO)
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (MI/AGUNG WIBOWO)

2020, Emiten Indonesia Mulai Terapkan Standar Akuntansi Baru

Ekonomi emiten bei pasar modal
Suci Sedya Utami • 10 Mei 2019 08:32
Jakarta: Emiten Indonesia harus bersiap menerapkan standar akuntansi baru pada 1 Januari 2020. Untuk itu, kalangan emiten diharapkan sudah mulai melakukan mitigasi risiko terhadap potensi masalah yang ditimbulkan selama proses penyesuaian nantinya.
 
Wakil Menteri Keuangan yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Mardiasmo mengatakan standar akuntansi baru ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) 9, 15 dan 16 yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB).
 
Di pasar global, IFRS anyar ini sudah mulai diterapkan, masing-masing mulai 1 Januari 2018 untuk IFRS 15 dan 9, serta 1 Januari 2019 untuk IFRS 16. Di Indonesia, DSAK membolehkan emiten yang ingin lebih dulu menerapkannya. Emiten Indonesia yang tercatat di dua bursa, seperti TLKM (Telkom) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange, sudah mulai menerapkan standar baru ini.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mardiasomo mengatakan standar akuntansi keuangan diadopsi dari IFRS sebagai bagian dari comply. Diharapkan ada tiga bidang atau entitas yang langsung terkait dengan implementasi standar akuntansi keuangan yaitu entitas manajemen, peran auditor dan stakeholder.
 
"Sehingga kita bisa melihat pentingnya para entitas manajemen dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Bagaimana bisa melaporkan dan tanggung jawab laporannya karena nanti bisa diaudit," kata Mardiasmo, dalam sambutannya di forum diskusi implementasi standar akuntansi keuangan baru di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2019.
 
Dengan adanya standar baru ini Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) akan berubah menjadi 71, 72, dan 73. PSAK 71 mengenai instrumen keuangan, yang akan menggantikan PSAK 50, 55, dan 60; PSAK 72 mengenai pendapatan kontrak dengan pelanggan yang akan menggantikan PSAK 23 dan 34; serta perubahan PSAK 73 mengenai sewa untuk menggantikan PSAK 30.
 
Ketua DSAK IAI Djohan Pinnarwan menjelaskan mengenai dampak penerapan ketiga PSAK. Untuk PSAK 71 akan berkaitan erat dengan instrumen keuangan yang berdampak besar pada industri keuangan.
 
“IFRS 9 awalnya muncul karena desakan krisis keuangan global pada 2008. Saat itu, dugaan krisis terjadi karena instrumen keuangan yang dicadangkan untuk ketertagihan terlalu sedikit dan sudah terlambat. Akibatnya, tidak ada sinyal dari pasar bahwa tagihan itu tidak collectable atau tertagih dari awal,” ujar Djohan.
 
Begitu juga dengan PSAK 55 yang berlaku saat ini, yaitu cadangan akan diadakan apabila ada kerugian yang timbul dari suatu kejadian atau incurred loss. Jika tidak ada kejadian, tidak dicadangkan. Sementara perubahan di PSAK 71, berlandaskan pada kerugian yang diprediksi atau expected loss. Standar ini memitigasi risiko kerugian perusahaan akibat kurangnya cadangan keuangan.
 
“Dalam PSAK 71, begitu perusahaan meminjamkan uang, itu sudah harus mulai dicadangkan karena tidak 100 persen bisa tertagih sehingga perubahan dari PSAK 55 ke PSAK 71, pencadangan akan lebih besar dengan maksimum 30 persen dari besaran cadangan,” tutur dia.
 
Namun masalahnya, kata Djohan, penerapan PSAK 71 tidak hanya mengacu pada data historis. Tetapi harus melihat kemungkinan yang terjadi ke depan, termasuk berapa pencadangan kerugian yang perlu disiapkan.
 
“Ini lah yang butuh usaha signifikan dari perbankan dan industri keuangan lain untuk melihat kemungkinan ke depan,” kata dia.
 
Selanjutnya, untuk PSAK 72, apabila infrastruktur tidak disiapkan dari sekarang, kemungkinan besar tsunami akan berdampak di perusahaan yang menjual produk perumahan. “Sekarang masih ada perusahaan yang masih dapat menjual unit perumahan sebelum membangun konstruksi. Namun, dengan standar baru, ini tidak dapat dilakukan lagi,” ujar Djohan.
 
Dampak bagi penerapan PSAK 73 akan berkaitan dengan transaksi sewa. Financial Services Industry Leader Deloitte Indonesia Rosita Sinaga menjelaskan, melalui standar ini, perusahaan harus mencatat aset dan utang dalam laporan keuangan sehingga neraca keuangan menjadi seimbang.
 
“Misalnya, kita punya perusahaan penerbangan yang selama ini pesawat tidak pernah ada di neraca keuangan. Seolah-olah, pengaruh kita masih besar, rasio utang terhadap kuantitas masih kecil, tapi sebenarnya kita membohongi diri sendiri. Sebab, kita punya komitmen untuk bayar sewa jangka panjang 10 tahun yang tidak dicatatkan,” papar Rosita.
 
Rosita menilai, PSAK 73 akan merefleksikan kondisi yang sebenarnya dari suatu perusahaan. Dengan demikian, standar ini akan menghasilkan informasi keuangan yang bisa dipakai untuk manajemen sehingga keputusan yang diambil akan menjadi lebih tepat.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif