Ilustrasi.Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah
Ilustrasi.Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah

UU Cipta Kerja Permudah Impor Bahan Pangan

Ekonomi pangan impor Omnibus Law
Suci Sedya Utami • 07 Oktober 2020 22:40
Jakarta: Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan UU Cipta Kerja bakal mempermudah pemenuhan kebutuhan pangan melalui impor.
 
Namun, Felippa memandang kemudahan impor bukan sesuatu hal yang buruk dan sebagai tindakan kontra nasionalis karena dianggap merugikan petani. Felippa memandang impor sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan pangan mengingat produksi pangan nasional belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
 
"Tujuan impor itu kan untuk menstabilkan harga komoditas pangan sambil terus membenahi efisiensi produksi pangan nasional," kata Felippa dalam keterangan resmi, Rabu, 7 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan kemudahan impor menjadi positif asalkan tetap memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non-tarif.
 
Selama ini, kebijakan tarif dan non-tarif menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga pangan. Harga beras Indonesia dua kali lipat lebih mahal daripada harga beras di pasar global.
 
Per Maret 2020, berdasarkan data BPS melalui CEIC Database menunjukkan harga beras kualitas medium di Indonesia ada di kisaran Rp14.200, dua kali lebih mahal dibandingkan harga internasional yang berada di di level Rp7.100.
 
Sementara itu data dari Pusat Informasi Harga Pangan Nasional (PIHPS) menunjukkan, sejak awal April hingga Juni 2020, harga gula fluktuatif berada di kisaran Rp18.000 per kilogram, turun tipis ke besaran Rp17.000 per kilogram. Angka ini melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp12.500 per kilogram. Harga gula mulai menunjukkan penurunan semenjak impor mulai dibuka.
 
Dengan melihat hal data tersebut, impor menjadi hal penting karena prinsip ketahanan pangan meliputi ketersediaan, akses baik fisik maupun finansial atau keterjangkauan, dan stabilitas.
 
Ketahanan pangan Indonesia, berdasarkan Global Food Security Index yang dikeluarkan the Economist Intelligence Unit setiap tahunnya berada di ranking 62 dari 113 negara. Akibatnya, lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan bernutrisi karena harga yang mahal.
 
Di sisi lain, untuk menjaga agar petani tidak dirugikan dengan masuknya produk impor yang lebih murah, di dalam UU Cipta Kerja juga dinyatakan untuk mengutamakan dan meningkatkan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
 
Artinya UU ini mengakui pentingnya mengutamakan peningkatan produksi pertanian dalam negeri alih-alih membatasi impor dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hal ini diharapkan akan terwujud dalam bentuk investasi yang semakin besar di sektor pertanian.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif