Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Pelaksanaan Munas Kadin Tunggu Arahan Pemerintah

Ekonomi Virus Korona Kadin pandemi covid-19 protokol kesehatan Penularan covid-19
Antara • 22 Juni 2021 11:57
Jakarta: Ketua Pelaksana Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Adisatrya Sulisto menunggu arahan pemerintah mengenai pelaksanaan munas. Munas Kadin sedianya akan dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 30 Juni 2021.
 
"Pak Rosan (Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin Indonesia) dan panitia terus berkomunikasi dengan pemerintah, karena munas akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bila arahan pemerintah ditunda, tentu akan kami tunda," kata Adisatrya seperti dilansir Antara, Selasa, 22 Juni 2021.
 
Sebagian pengurus Kadin daerah justru meminta agenda musyawarah nasional (munas) ditunda. Permintaan penundaan berdasarkan melonjaknya kasus covid-19 di sejumlah daerah, tak terkecuali di Kendari, Sulawesi Tenggara, tempat berlangsungnya munas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sampai kemarin, tercatat ada 12 kadin daerah yang mengirimkan surat secara resmi ke Kadin Indonesia meminta munas ditunda. Kadin daerah itu adalah Maluku Utara, Bali, Bangka Belitung, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Lampung. 
 
Ketua Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengatakan permintaan penundaan semata-mata untuk membantu pemerintah. "membantu untuk mengendalikan penyebaran covid-19," kata Muhalim. 
 
Sejumlah asosiasi yang bernaung di Kadin juga meminta penundaan. Sampai kemarin, sudah ada 35 yang mengirimkan surat resmi ke Kadin Indonesia. 
 
Beberpa di antaranya adalah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Asosiasi Perusahaan Kontraktor Indonesia (Apkindo), dan Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI). Lalu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).
 
Dalam tiga pekan terakhir, kasus covid-19 di Kendari melonjak. Dari 4.678 kasus pada awal Juni, menjadi 4.803 kasus pada 21 Juni 2021. 
 
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, memutuskan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bagi kelurahan atau kawasan yang memiliki kasus covid-19. Penerapan PPKM juga untuk mengintensifkan pengawasan terhadap pasien covid-19 dan lingkungan permukiman tempat pasien berdomisili. Sebab, saat ini tren kasus meningkat. 
 
"Kita sudah siapkan untuk bisa melakukan pengawasan sekaligus. Kita sudah mengambil kebijakan bahwa wilayah-wilayah yang terdeteksi ada (kasus covid-19) itu segera kita lock secara lokal. Sudah ada beberapa RT/RW untuk memastikan tidak terjadi lagi penularan transmisi lokal," katanya.
 
(UWA)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif