Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Kendala Bahasa Halangi Peluang Investasi Asing Masuk ke Indonesia

Ekonomi Investasi Asing
Suci Sedya Utami • 21 September 2020 18:18
Jakarta: Masuknya investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) sangat penting bagi Indonesia sebagai salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi covid-19.
 
Namun, Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan seperti regulasi yang berlapis dan tidak ramah terhadap masuknya investasi, salah satunya mengenai penggunaan Bahasa Indonesia.
 
Ia bilang dalam beberapa saran yang diberikan oleh Eksekutif Internasional di negara-negara ASEAN, salah satunya mengenai bahasa. Mereka menyarankan agar Indonesia merevisi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 dan menerjemahkan peraturan-peraturan utama ke dalam bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Literatur bisnis internasional menunjukkan perusahaan multinasional Asia lebih suka menggunakan bahasa mereka sendiri dalam interaksi di kantor pusat-anak perusahaan. Investor sering menempatkan warga asal negaranya sendiri sebagai ekspatriat di anak perusahaan di luar negeri untuk meminimalisasi kesalahan komunikasi dan mempertahankan kendali.
 
Andree mencontohkan Jepang yang merupakan negara pengirim aliran modal dan tenaga kerja terbesar kedua ke Indonesia di 2018 lebih memilih menggunakan bahasa mereka. Saat ini di ASEAN, tujuan FDI perusahaan-perusahaan asal Jepang yakni Vietnam yang tidak mewajibkan penggunaan Bahasa Vietnam pada investasi yang masuk.
 
Bahkan, Pemerintah Vietnam percaya penguasaan keterampilan bahasa asing penduduknya merupakan bagian integral dari modernisasi negara. Pada 2008, Vietnam menganggarkan lebih dari USD400 juta untuk program nasional pelatihan bahasa asing selama beberapa tahun.
 
"Meskipun memiliki kurang dari setengah populasi Indonesia, kemampuan bahasa Inggris Vietnam mengungguli Indonesia dengan sembilan peringkat pada 2018 dan memberikan sertifikasi kepada pelajar yang menguasai Bahasa Jepang empat kali lebih banyak pada 2017," jelas Andree dalam keterangan resminya, Senin, 21 September 2020.

 
Andree menilai, Pemerintah Indonesia bisa mengadopsi pengalaman Vietnam. Ia mengatakan investor sangat peduli dengan hambatan komunikasi.
 
Menurut Andree, alih-alih memaksakan penggunaan Bahasa Indonesia pada bisnis asing, pemerintah dapat mengambil pilihan untuk memberi insentif kepada investor yang memberikan pelatihan bahasa asing bagi staf lokal.
 
Misalnya, investor dapat memperoleh manfaat dari biaya pelatihan dan komunikasi yang lebih rendah. Di sisi lain, orang Indonesia dapat memperoleh keahlian yang bermanfaat untuk mengakses peluang pasar kerja global.
 
Selama satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan penggunaan Bahasa Indonesia di semua aspek kehidupan. Peraturan ini melampaui peran tradisional bahasa dalam budaya dan pendidikan hingga memasuki ruang bisnis. Upaya tersebut diawali dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 yang berupaya melindungi kesucian bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan dengan mengatur reproduksi dan penggunaannya.
 
Pada akhir 2013, peraturan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja asing harus bisa berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia. Khawatir akan menghalangi investasi asing, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja saat itu untuk membatalkan pembatasan tersebut.
 
Namun tekanan dari DPR menyebabkan diberlakukannya kembali persyaratan yang lebih ringan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 itu yang mewajibkan pengusaha untuk memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia bagi pekerja asing yang dibawa ke Tanah Air.
 
(DEV)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif