Foto: Grafis Medcom.id
Foto: Grafis Medcom.id

Sinkronisasi Aturan Turunan UU Ciptaker Pekerjaan Besar

Ekonomi Omnibus Law Konvergensi MGN UU Cipta Kerja
Ilham wibowo • 26 Oktober 2020 06:40
Jakarta: Pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan dalam upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Prosesnya harus selesai dalam waktu tiga bulan setelah omnibus law tersebut disepakati paripurna DPR RI.
 
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Khatolik Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa sinkronisasi mandat lanjutan dalam peraturan perundangan-undangan bukan pekerjaan mudah. Delegasi pengaturan turunan implementasi UU Ciptaker perlu disusun meliputi Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen).
 
"Di dalam UU disebutkan paling lama tiga bulan sudah harus selesai, hemat saya ini pekerjaan besar, pekerjaan yang sangat relatif berat," kata Asep kepada Medcom.id, Sabtu, 24 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Asep mengaku telah merasakan beban tersebut lantaran masuk sebagai tim ahli dalam penyusunan PP klaster lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya, waktu maksimal yang tersedia belum cukup ideal untuk menuangkan kajian ahli secara mendalam.
 
"Saya juga merasakan berat, tapi namanya ikhtiar dan upaya kita coba buat meskipun agak tertatih-tatih karena ditargetkan paling lama tiga bulan harus sudah selesai. Ini pertanda bahwa pelibatan publik dan kajian ahli mendalam itu relatif agak terabaikan atau malah tidak dilakukan," paparnya.
 
Asep menuturkan meski banyak kalangan menganggap proses penyusunan PP terburu-buru, durasi waktu yang tersedia telah diatur berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan DPR. Momentum tersebut mesti dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mengharmonisasikan PP dengan UU Ciptaker agar tidak timbul dampak masalah di kemudian hari.
 
"Bidang ketenagakerjaan, bidang lingkungan, bahkan ada kajian berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) yang juga jadi persoalan di UU. Hemat saya di PP itu apakah bisa cepat memastikan PP itu tidak bertabrakan dan bertentangan dengan UU-nya, itu bagian yang harus dicermati," ungkapnya.
 
Sumber daya di Pemerintah bakal dikerahkan penuh untuk bisa memastikan rancangan PP bisa tepat waktu disusun secara rinci. Peran akademisi di tiap universitas juga bakal dikerahkan untuk membantu penyusunan rancangan PP lantaran di klaster tertentu perlu rampung dalam tempo satu bulan.
 
"Tentang perizinan misalnya, tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah itu satu bulan targetnya sejak RUU Ciptaker disahkan menjadi UU. Saya dengar dari teman-teman di Pemerintah pusat, pembagian kewenangan harus selesai dalam satu bulan karena itu yang menjadi cikal bakal untuk mereka melakukan kegiatan awal perencanaan investasi," tuturnya.
 
Melihat tenggat waktu singkat, kata Asep, menyerap kembali aspirasi masyarakat dalam rancangan PP akan sulit dilakukan meski Pemerintah dan DPR telah berucap bakal membuka peluang penyelesaian masalah yang masih dianggap menggantung. Terpenting, lanjutnya, perlu dipastikan jangan sampai implementasi PP tersebut bertabrakan dengan UU baik UU Ciptaker maupun UU yang lainnya.
 
"Waktu yang memang sangat sulit mengatur jadwal, apalagi dengan situasi covid-19 seperti ini. Orang tidak bisa memudahkan untuk pertemuan, kalau daring sebagai sarana komunikasi misalnya tetap terbatas. Itu sudah menjadi bagian persoalan tantangan untuk menyusun PP," ujarnya.

 
Halaman Selanjutnya
  Peluang Gugatan UU Ciptaker…
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif