Ilustrasi pembangkit listrik. Foto: MI/Bagus Suryo
Ilustrasi pembangkit listrik. Foto: MI/Bagus Suryo

Pemerintah Mulai Kurangi Operasional Pembangkit Fosil

Ekonomi pembangkit listrik Kementerian ESDM
Suci Sedya Utami • 25 November 2020 18:43
Jakarta: Pemerintah mulai mengurangi kapasitas pembangkit listrik yang berbahan bakar energi fosil seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah sedang melakukan program penggantian pembangkit listrik yang selama ini menggunakan diesel dengan gas.
 
Ia bilang konversi diesel ke gas akan membuat biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik lebih efisien, sebab diesel atau solar yang digunakan selama ini masih harus impor. Bila BPP bisa lebih rendah, maka harga listrik ke masyarakat juga akan lebih kompetitif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak boleh lagi membangun PLTD baru, PLTD lama konversi dengan gas dan EBT. Sebelum ada pengganti, PLTD masih boleh tetap hidup," kata Arifin, di Jakarta, Rabu, 25 November 2020.
 
Selain membuat harga lebih murah, pengurangan operasional pembangkit fosil juga akan menekan emisi gas rumah kaca sehingga udara jauh lebih bersih. Bukan hanya PLTD, pemerintah juga ingin mengurangi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.
 
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu mengatakan, selama ini PLTU dioperasikan lantaran bisa menekan biaya BPP listrik PT PLN (Persero) yang berujung pada tarif listrik ke masyarakat.
 
Namun, faktor BPP ke depannya tidak lagi bisa dijadikan alasan untuk mempertahankan PLTU. Pasalnya, saat ini pun harga listrik energi terbarukan sudah mulai turun, sehingga diharapkan tidak membebani BPP.
 
Apalagi Indonesia memiliki target mengejar porsi bauran energi terbarukan sebesar 23 persen di 2025. Artinya, diperlukan pembangkit terbarukan dengan kapasitas sekitar 10 gigawatt (GW) untuk mencapai target tersebut. Saat ini porsi PLTU dalam bauran energi nasional mencapai 65 persen atau setara 36,2 GW.
 
"Bagaimana energi terbarukan ini bisa masuk? Salah satunya dengan mengurangi PLTU. Kami akan melihat dan melakukan hitung-hitungan PLTU yang sudah tua sekitar 20-25 tahun, apakah ini bisa di-replace atau digunakan, mana yang terbaik,” kata Jisman.
 
Lebih lanjut, Jisman mengatakan opsi lain, yakni PLTU tetap beroperasi namun bahan bakar yang digunakan dicampur dengan biomassa atau dilakukan co-firing. Uji coba penggunaan biomassa ini sudah dilakukan di beberapa PLTU. Hasilnya, dengan campuran biomassa 30-35 persen, pembangkit listrik dapat beroperasi tanpa gangguan.
 
Namun, diakui Jisman, belum ada pasar yang menjamin ketersediaan pasokan biomassa atau sampah untuk PLTU ini. PLN perlu membuka kontrak pasokan jangka panjang agar pasar biomassa bisa berkembang.
 
“Kalau dari pemerintah ada kebijakan agar PLN membuka kontrak jangka panjang, nantinya akan terjamin feedstock-nya,” jelas Jisman.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif