Ilustrasi BPJS Kesehatan - - Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi BPJS Kesehatan - - Foto: MI/Ramdani

Pemerintah Tanggung 132,6 Juta Iuran Peserta BPJS Kesehatan

Ekonomi BPJS Kesehatan
Husen Miftahudin • 14 Mei 2020 17:55
Jakarta: Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris mengatakan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Beleid yang salah satunya mengatur tentang kenaikan iuran peserta ditujukan untuk penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik.
 
"Kehadiran perpres ini justru mengembalikan nilai-nilai fundamental dalam program jaminan kesehatan nasional, mengembalikan kepada khitahnya yang hakikatnya program ini adalah program bersama, gotong royong yang saling berkontribusi satu sama lain," ujar Fahmi dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.
 
Fahmi mengklaim kehadiran negara dalam Perpres 64/2020 menjadi bukti bahwa pemerintah hadir lebih banyak bagi masyarakat. Sebab berdasarkan data BPJS Kesehatan per 30 April 2020, pemerintah sudah menanggung pembayaran iuran peserta sebanyak 132,6 juta orang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jumlah tersebut terdiri atas penerima bantuan iuran (miskin tidak mampu) sebanyak 96,5 juta peserta dan 36,1 juta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (pemda). Sementara iuran dibayar pemerintah sebagai pemberi kerja (empat persen) sebanyak 17,7 juta peserta.
 
"Ini artinya Pak Jokowi berkomitmen untuk membiayai masyarakat miskin, baik yang dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah," tuturnya.
 
Adapun sebanyak 37,3 juta peserta pekerja penerima upah (non penyelenggara negara) iurannya dibayarkan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja (empat persen). Sedangkan sebesar 35,4 juta peserta merupakan pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja dengan iuran dibayar penuh oleh peserta.
 
Mengutip isi Perpres 64/2020, iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II akan mulai mengalami kenaikan pada 1 Juli 2020. Iuran kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan, sementara iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per bulan.
 
Sementara itu, kelas III akan mengalami kenaikan iuran menjadi Rp35 ribu per bulan pada tahun depan. Kenaikan ini terjadi karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp16.500 menjadi Rp7.000 per orang setiap bulannya.

 

(Des)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif