Ilustrasi rancangan PP Minerba - - Foto: Medcom
Ilustrasi rancangan PP Minerba - - Foto: Medcom

Terbit Januari, Pemerintah Kebut Rancangan PP Minerba

Ekonomi minerba Kementerian ESDM
Suci Sedya Utami • 27 Oktober 2020 15:05
Jakarta: Pemerintah tengah merancang tiga aturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Aturan pelaksana ini pun dikebut untuk segera diselesaikan pada Januari 2021.
 
Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengatakan aturan tersebut harus terbit satu tahun setelah UU disahkan pada Juli lalu. Namun kementerian menargetkan bisa menyelesaikan dalam waktu enam bulan, atau awal tahun depan.
 
"Kami Kementerian ESDM menargetkan penerbitan aturan pelaksana tersebut untuk selesai dalam waktu enam bulan," kata Ridwan dalam webinar, Selasa, 27 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ridwan menjelaskan dari tiga rancangan PP, satu di antaranya sudah dalam tahap harmonisasi yakni mengenai RPP pengusahaan. Sementara dua RPP lainnya mengenai kewilayahan dan pembinaan serta pengawasan masih dalam proses.
 
Ia berharap beleid tersebut bisa segera terbit agar memberikan kepastian bagi iklim investasi di sektor batu bara Indonesia.
 
"Semoga proses ini berjalan lancar dan nggak mempersulit pelaku usaha," jelas Ridwan.
 
Lebih lanjut, Mantan Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transformasi Kemenko Maritim dan Investasi itu meminta perusahaan yang ingin memperpanjang izin usahanya dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) segera menyelesaikan persoalan administrasi.

 
"Khususnya PKP2B generasi satu agar memenuhi persyaratan yang ditentukan," ujar Ridwan.
 
Sebelumnya, tiga perusahaan PKP2B telah mengajukan perpanjangan izin yakni ketiga perusahaan tersebut merupakan bagian dari tujuh PKP2B generasi pertama yang kontraknya bakal berakhir mulai tahun ini hingga 2025.
 
Ketiga PKP2B tersebut adalah PT Arutmin Indonesia yang akan habis masa operasi pada 1 November 2020, PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada 31 Desember 2021 dan PT Multi Harapan Utama pada 1 April 2022. Ketiganya mengusulkan untuk mengubah status PKP2B menjadi IUPK sebagai syarat kelanjutan beroperasi di Indonesia.
 
Selain ketiga perusahaan tersebut, empat PKP2B generasi pertama lain yang akan habis kontrak di antaranya PT Kendilo Coal Indonesia pada 13 September 2021, PT Adaro Indonesia pada 1 Oktober 2022, PT Kideco Jaya Agung pada 13 Maret 2023, dan PT Berau Coal pada 26 April 2025.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif