Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

LKPP Naikkan Batasan Nilai Paket Pengadaan hingga Rp15 Miliar

Ekonomi kementerian lembaga lkpp Kementerian PUPR
Husen Miftahudin • 21 Juni 2021 21:49
Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Peraturan LKPP (PerLKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Aturan hasil kolaborasi LKPP dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini memuat pedoman pelaksanaan pengadaan dan model dokumen pemilihan penyedia.
 
"Aturan ini  sekaligus menggantikan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia," ucap Kepala LKPP Roni Dwi Susanto kepada wartawan di Jakarta, Senin, 21 Juni 2021.
 
Roni mengungkapkan bahwa PerLKPP ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perluasan kesempatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memiliki kemampuan teknis dengan menaikkan batasan nilai paket pengadaan hingga Rp15 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


PerLKPP Nomor 12/2021 juga mempermudah persyaratan bagi pelaku usaha kecil yang baru berdiri kurang dari tiga tahun, untuk turut dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Lebih lanjut PerLKPP ini juga memberikan relaksasi berjenjang dalam pemberian uang muka, yakni paling rendah 50 persen untuk nilai kontrak Rp50 juta hingga Rp200 juta dan paling rendah 30 persen untuk nilai kontrak Rp200 juta hingga Rp2,5 miliar.
 
Roni menyampaikan bahwa seluruh aturan turunan yang telah diundangkan diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas kepada pengelola pengadaan dalam mengeksekusi belanja pengadaan yang didanai oleh APBN/APBD. Ia menyebut, sisa anggaran yang belum terpakai harus segera dibelanjakan agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.
 
Dia juga mengatakan agar kementerian/lembaga segera melakukan penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar belanja pengadaan segera dilaksanakan. Dari data yang dihimpun LKPP hingga 12 Juni 2021 menunjukkan bahwa secara nasional pengisian SiRUP baru mencapai 77 persen, padahal itu menjadi syarat wajib sebelum anggaran dapat dibelanjakan.
 
"Saat ini pengisian SiRUP oleh kementerian/lembaga baru sebesar 55 persen. Kendati demikian, pemerintah daerah sudah mencapai 99 persen," lanjut Roni.
 
Sementara itu, dari total anggaran belanja pengadaan pemerintah sebesar Rp1.204 triliun pada 2021, potensi belanja yang diperuntukan bagi pelaku usaha mencapai Rp531,7 triliun. Angka ini meliputi 29,9 persen untuk belanja barang, 52,8 persen untuk pekerjaan konstruksi, 4,5 persen untuk jasa konsultansi, dan 12,7 persen untuk jasa lainnya.
 
Khusus untuk pekerjaan konstruksi, potensinya adalah sebanyak 217.371 paket dengan total pagu sebesar Rp280,9 triliun yang terdistribusi sebanyak 149.543 paket untuk pagu senilai hingga Rp200 juta, kemudian 65.164 paket untuk nilai pagu mulai dari Rp200 juta hingga Rp15 miliar.
 
Selanjutnya ada 2.069 paket untuk pagu Rp15 miliar hingga Rp50 miliar, 318 paket untuk pagu Rp50 miliar hingga Rp100 miliar, dan 277 paket untuk pagu di atas Rp100 miliar.
 
Dari batasan nilai ini, menurutnya, terlihat bahwa total ada 214,707 paket pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp121,9 triliun  yang bisa dinikmati oleh pelaku usaha kecil. Bahkan pihaknya juga mendorong pekerjaan konstruksi yang nilainya lebih dari Rp15 miliar atau skala pekerjaannya tidak bisa dikerjakan oleh usaha kecil untuk tetap menggandeng mereka sebagai sub kontraktor atau supplier.
 
"Jadi sebenarnya potensi usaha mereka di pengadaan pemerintah itu sangat besar. Harapannya, dengan semakin banyak paket yang bisa dikerjakan, pelaku usaha kecil ini dapat naik kelas," harap Roni.
 
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif