Ilustrasi. Foto: Dok.MI
Ilustrasi. Foto: Dok.MI

Kemenperin Siap Kurangi Impor Kebutuhan Industri

Ekonomi impor Kementerian Perindustrian
Ilham wibowo • 30 Juli 2020 14:09
Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pihaknya siap memangkas lebih banyak barang impor kebutuhan industri. Daya saing produk akan ditingkatkan dengan mengembangkan industri bahan baku dalam negeri.
 
“Kami sedang dalam proses merumuskan road map untuk program substitusi impor, sehingga nanti output dan outcome-nya adalah substitusi impor yang didorong dapat mencapai 35 persen pada 2022,” kata Agus melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Agus memaparkan, bahwa langkah yang ditempuh untuk mewujudkan kebijakan tersebut antara lain substitusi impor pada industri yang tercatat memiliki nilai impor besar di 2019. Sektor tersebut meliputi industri mesin, kimia, logam, elektronika, makanan, peralatan listrik, tekstil, kendaraan bermotor, barang logam, karet, dan barang dari karet.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Ini yang akan kami tangani melalui berbagai kebijakan. Kami percaya upaya ini akan mendorong pendalaman struktur industri, peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja baru,” ungkap Agus.
 
Selanjutnya, Kemenperin juga melakukan langkah peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan. Target peningkatan dilakukan secara bertahap pada 2020, 2021, dan 2022 masing-masing sebesar 60 persen, 75 persen, dan 85 persen.
 
Adapun utilisasi sektor industri sebelum terjadinya covid-19 mencapai 75 persen kemudian turun drastis hingga 40 persen. Menurut Agus, saat ini rata-rata utilisasi sektor industri manufaktur perlahan mulai bangkit ke titik 50 persen berkat upaya untuk mengurangi dampak covid-19.
 
“Kami akan sekuat tenaga mendorong agar utilisasi terus meningkat. Multiplier effect dari optimalnya aktivitas industri akan berdampak positif kondisi tenaga kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta peningkatan pasar ekspor,” paparnya.
 
Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyusun instrumen pengendalian impor, di antaranya larangan terbatas, pemberlakuan preshipment inspection, maupun pengaturan pelabuhan di wilayah timur Indonesia sebagai entry point untuk komoditas yang diutamakan. Upaya tersebut diharapkan akan menekan masuknya barang-barang impor yang sedang membanjiri Indonesia.
 
Instrumen lain yakni pembenahan lembaga sertifikasi produk untuk penerbitan Standar Nasional Indonesia (SNI), penerapan SNI wajib, mengembalikan aturan pemeriksaan produk impor dari post-border ke border, menaikkan tarif Most Favored Nation untuk komoditas strategis, serta menaikkan implementasi trade remedies.
 
“Dibandingkan negara lain, Indonesia hanya menerapkan safeguard bagi 102 jenis produk dan antidumping bagi 48 produk, artinya produk impor masih mudah masuk ke Indonesia,” tegasnya.
 
Agus menuturkan bahwa pemanfaatan berbagai instrumen tersebut memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder, baik dari pelaku industri sendiri maupun dari kementerian dan lembaga lainnya. Selain itu, Kemenperin juga mendorong peningkatan konsumsi dalam negeri guna menumbuhkan demand side.
 
Selanjutnya, pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM) juga dilakukan dengan menempuh beberapa upaya, antara lain memfasilitasi penyerapan bahan baku bagi pelaku IKM, optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk semua sektor, menjalankan kampanye Bangga Buatan Indonesia, serta terus mendorong pelaksanaan Program P3DN.
 
“Kami terus mengimbau kementerian, lembaga, dan BUMN serta pihak lainnya untuk menggunakan produk-produk dalam negeri,” pungkasnya.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif