Dahlan Iskan. Foto: dok MI.
Dahlan Iskan. Foto: dok MI.

Debat Ahok vs Dahlan Iskan Soal Pembentukan Holding, Siapa Paling Masuk Akal?

Ekonomi ahok BUMN dahlan iskan Holding BUMN Kementerian BUMN
Ade Hapsari Lestarini • 18 September 2020 14:54
Jakarta: Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok blak-blakan mengusulkan pembubaran Kementerian BUMN.
 
Dalam akun video YouTube POIN, Ahok menyarankan Kementerian BUMN dibubarkan dan membentuk semacam Temasek, yakni penggabungan dari holding-holding BUMN yang akan menjadi superholding dan diberi nama Indonesia Incorporation.
 
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pun menanggapi ini. Menurut dia, pembentukan holding di BUMN selama ini sangat sulit, antara lain karena harus melewati persetujuan DPR. Dia mengatakan setidaknya perlu proses politik yang sangat panjang dan DPR belum tentu setuju.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Ingin seperti Temasek, Ahok Usul Kementerian BUMN Dibubarkan
 
Selain itu dibutuhkan waktu yang lama untuk membentuk holding BUMN. Dahlan menuturkan, dalam setiap periode kepresidenan, selalu terbentuk holding baru. Di periode kedua Presiden SBY terbentuk holding Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia. Sementara di periode pertama Presiden Joko Widodo, terbentuk holding Perkebunan dan Pertambangan.
 
"Kalau satu masa jabatan presiden bisa melahirkan dua holding, mungkin diperlukan 10 periode kepresidenan untuk bisa sampai ke terbentuknya superholding seperti Temasek. Itu pun kalau gelombang politik tidak berubah," kata Dahlan dalam situsnya, disway.id, dikutip Medcom.id, Jumat, 18 September 2020.
 
Baca:Peruri Dituding Ahok, Dahlan Iskan: Semua Terserah Pertamina
 
Dahlan mengatakan soal pernyataan Ahok dalam video yang viral di media sosial bahwa ingin membubarkan Kementerian BUMN bukanlah suatu yang baru.
 
"Itu bukan pemikiran baru dan selama ini setiap kali dirancang pembentukan holding selalu saja ribut. Selalu terjadi penentangan yang keras dari masing-masing internal perusahaan. Terutama dari serikat buruhnya," jelas Dahlan.
 
Dahlan mengaku awalnya ia termasuk yang setuju dengan pembentukan superholding secepatnya sekaligus sebagai tanda berakhirnya Kementerian BUMN.
 
"Tapi akhirnya saya tahu begitu banyak UU yang harus diubah. Terutama UU Perbankan. Apakah realistis memaksakannya? Tapi siapa tahu BTP memang bisa. Siapa tahu segera ada omnibus law untuk pembentukan superholding itu," tutup Dahlan.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif