Ilustrasi aset PLN - - Foto: dok PLN
Ilustrasi aset PLN - - Foto: dok PLN

Gandeng KPK, PLN Selamatkan Aset Negara Rp1 Triliun

Ekonomi kpk PLN aset negara
Suci Sedya Utami • 25 September 2020 15:35
Jakarta: PT PLN (Persero) berhasil menyelamatkan aset negara senilai lebih dari Rp1 triliun. Hal tersebut berkat kerja sama pengamanan aset bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
 
Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti perusahaan BUMN tersebut demi penyediaan tenaga listrik di masa depan.
 
"PLN merasakan betul uluran bantuan yang luar biasa dari BPN. Kerja sama tersebut diperkokoh lagi dengan dukungan dari KPK yang memiliki satu fokus yakni program pencegahan korupsi melalui pembenahan dan penyelamatan aset tetap BUMN," tutur Darmawan dalam keterangan resmi, Jumat, 25 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terakhir, PLN menerima 390 sertifikat dengan luas mencapai 233 ribu meter persegi yang tersebar di Provinsi Maluku dari Kementerian ATE dengan nilai Rp59 miliar. Melalui penyerahan ini, sertifikasi aset tanah PLN di provinsi Maluku yang semula hanya 18 persen per 31 Desember 2019, meningkat menjadi 86 persen.
 
Sementara total penyelamatan aset berjumlah mencapai 3.308 sertifikat dari 12.700 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran. Jumlah tersebut termasuk sertifikat yang diserahkan pada acara koordinasi tata kelola aset di empat provinsi dan dari laporan seluruh Unit Induk PLN di seluruh provinsi.
 
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan upaya pengamanan aset negara ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara. "Program manajemen aset ini menjadi bagian dari delapan program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di daerah," kata Firli.

 
Senada, Inspektur Jenderal Kementerian ATR Sunraizal mengatakan inisiatif PLN membuat proses sertifikasi dapat dilakukan dengan cepat. Sebab, biasanya membutuhkan waktu 100 tahun untuk menyertifikasi tanah.
 
Adapun pemerintah menargetkan seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar atau tersertifikasi pada 2025. Dengan begitu BUMN, BUMD dan Pemerintah Daerah diharapkan segera melakukan sertifikasi atas aset-aset tanahnya.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif