Ilustrasi. Foto: dok MI/Ramdani.
Ilustrasi. Foto: dok MI/Ramdani.

Skema KPBU Tingkatkan Kapasitas Infrastruktur Transportasi

Ekonomi infrastruktur
Antara • 04 Agustus 2020 11:07
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatra di Sumatra Selatan akan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi. Diharapkan imbasnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
 
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu Bramantyo Istidjoso mengatakan Kementerian Keuangan sangat mendukung. Proyek KPBU Jalintim Sumsel adalah proyek preservasi jalan non-tol atau jalan nasional yang merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi.
 
Kementerian Keuangan, lanjut dia, akan mendukung proses pengalokasian anggaran untuk pemenuhan kewajiban tersebut dan juga pemberian jaminan pemerintah yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penggunaan skema KPBU atau public private partnership, kata dia, merupakan bentuk inovatif dan kreatif pembiayaan, dengan pemerintah melibatkan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur.
 
"Dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, kami berharap penggunaan skema KPBU dapat terus menjadi alternatif solusi pembiayaan infrastruktur, khususnya untuk infrastruktur yang mendukung konektivitas seperti jalan nontol," katanya, dikutip dari Antara, Selasa, 4 Agustus 2020.
 
Baca: Pemerintah Tandatangani Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra
 
Ke depan, Bramantyo mengharapkan, Kementerian PUPR menjadi mitra Kemenkeu dalam mengembangkan skema pembiayaan KPBU yang lebih bervariatif, baik di sektor jalan tol, jalan non-tol, dan air minum serta yang sedang diinisiasi saat ini sektor perumahan.
 
"Kami harapkan pula kiranya di masa mendatang pengalaman Kementerian PUPR dalam mengembangkan skema pembiayaan kreatif untuk pembiayaan infrastruktur dapat menginspirasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjajaki skema-skema pembiayaan kreatif guna mempercepat delivery penyediaan layanan infrastruktur," tuturnya.
 
Dalam kesempatan sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan KPBU maka tanggung jawab proyek tidak lagi sepenuhnya berada di bawah Kementerian PUPR. Terdapat kementerian dan lembaga lain seperti, Kementerian Keuangan, Bappenas, PT PII dan PT Jalintim Adhi-Abipraya sebagai badan usaha pembangunan proyek.
 
"Saya pribadi suka dengan KPBU, dengan ini berarti disangga bareng-bareng, di-manage bareng, ya mudah-mudahan tujuannya menjadi lebih baik hasilnya," pungkasnya.
 
(ABD)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif