Foto: Medcom.id/Annisa Ayu Artanti.
Foto: Medcom.id/Annisa Ayu Artanti.

PGN Bisa Merugi Akibat Penurunan Harga Gas Industri

Ekonomi gas perusahaan gas negara (pgn)
Suci Sedya Utami • 17 April 2020 16:55
Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berpotensi merugi akibat kebijakan penurunan harga gas industri sesuai Pepres 40 Tahun 2016 dan Permen ESDM 8 Tahun 2020.
 
Tahun lalu pun, sebelum dilakukan penurunan harga gas industri, PGN mencatatkan penurunan laba bersih 69,77 persen dari USD276,56 juta di 2018 menjadi USD83,7 juta di 2019. Begitu pula dengan pendapatan perusahaan pada 2019 sebesar USD3,84 miliar atau turun 0,77 persen dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar USD3,87 miliar.
 
Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan implementasi penurunan harga gas industri menjadi USD6 per million british thermal unit (MMBTU) dilakukan dengan adanya target penurunan harga di sisi hulu menjadi USD4-USD4,5 per MMBTU. Juga biaya penyaluran di midstream dan downstream yang harus turun USD1,5-USD2 per MMBTU. Gigih mengatakan saat ini biaya penyaluran PGN sebesar USD2,6-USD3,2 per MMBTU.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau ini kita laksanakan kemungkinan akan terjadi penurunan pendapatan PGN dan penurunan margin usaha dan kemungkinan akan mengalami kerugian," kata Gigih seperti dikutip dalam tayangan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI di akun Youtube resmi DPR RI, Jumat, 17 April 2020.
 
Oleh karenanya, kata Gigih, PGN memerlukan agar mendapatkan kompensasi atau insentif seperti yang diberikan pada PT PLN (Persero) ataupun PT Pertamina (Persero) dalam rangka menjalani penugasan. Ia mengatakan insentif tersebut dibutuhkan agar tetap bisa mempertahankan keekonomian dan menyalurkan gas pada industri.
 
"Kami sedang menghitung berapa potensi yang kami butuhkan sebagai kompensasi ataupun insentif yang akan kami mintakan ke pemerintah," ujar Gigih.
 
Apalagi dalam Permen ESDM tersebut telah disebutkan adanya insentif yang diberikan untuk badan usaha di sektor hilir. Hanya saja belum dilakukan pendalaman terkait mekanisme kompensasi atau insentif tersebut. Maka dari itu, Gigih meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar bisa memperjelas mekanisme tersebut pada pemerintah. Sebab jika mekanisme tersebut tidak jelas maka PGN akan kesulitan untuk mempertahankan keekonomiannya jika harus menyalurkan dengan harga USD6 per MMBTU.
 
"Kami perlu dukungan dalam rangka memperjelas mengenai insentif apakah itu mengenai mekanismenya atau kah perhitungannya. Semua dukungan ini kami perlukan sebagai penguatan PGN sebagai subholding gas yang memiliki peran penting yaitu revenue generates sekaligus agent of development," jelas Gigih.
 
Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif meneken aturan turunan untuk penyesuaian harga gas industri menjadi sebesar USD6 per MMBTU. Ketentuan tersebut merupakan aturan turunan dari Perpres 40 Tahun 2016.
 
Dalam pasal 3 ayat 1 dinyatakan, harga gas bumi tertentu di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) ditetapkan sebesar USD6 per MMBTU. Harga gas tersebut tersebut diperuntukkan bagi tujuh golongan industri yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif