Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani. Foto : MI.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani. Foto : MI.

Apindo Siap Bantu Usaha Mikro untuk Berkoperasi

Ekonomi apindo UMKM
Ilham wibowo • 13 Agustus 2020 18:44
Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) siap mendukung pemulihan ekonomi sektor usaha mikro kecil (UMK). Pelaku usaha yang terkonsolidasi di sistem koperasi juga akan mendorong percepatan pertumbuhan usaha.
 
UMK perlu didorong untuk berkoperasi. Hal ini mengingat potensi besar, landscape Koperasi terdapat 123,048 unit koperasi, 22 juta orang anggota dengan aset Rp152 triliun dan omzet Rp154 triliun, terdapat 59 persen koperasi konsumen, produsen 19 persen, simpan pinjam 13 persen, jasa 4.85 persen, dan pemasaran 2.6 persen,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Agustus 2020.
 
Hariyadi mengatakan bahwa kalangan pengusaha mengapresiasi stimulus kredit modal kerja Rp100 triliun untuk korporasi non-UMKM dan non-BUMN dengan plafon pinjaman Rp10 miliar sampai Rp1 triliun per perusahaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kredit tersebut diharapkan bisa direalisasikan segera sesuai tahapan-tahapannya Rp30 trilun di tahap I dan Rp11,5 triliun di tahap II dengan skema cicilan yang meringankan agar industri bisa menjamin keberlanjutan usahanya," papar Hariyadi.
 
Terkait dengan RUU Cipta Kerja, lanjut dia, secara khusus klaster Ketenagakerjaan diharapkan meningkatkan akses pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, mendukung industri padat karya dan UMKM. Penyelesaian omnibus law tersebut juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jenis jenis pekerjaan di masa depan yang memerlukan fleksibilitas waktu kerja.
 
"Pengaturan dalam klaster ketenagakerjaan diharapkan meminimalisir sengketa ketenagakerjaan antara manajemen dengan pekerja dan Pemerintah dalam berbagai hal seperti upah dan pesangon yang dinilai melampaui kemampuan perusahaan untuk membayar sehingga usaha berlangsung tidak produktif," paparnya.
 
Hariyadi menambahkan bahwa pihaknya telah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memperbaiki aktivitas usaha di tengah pandemi covid-19. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dunia usaha mengharapkan percepatan penyerapan anggaran bantuan sosial dan stimulus ekonomi.
 
Adapun relaksasi kredit perbankan sebagaimana diatur dalam POJK 11/2020 dan POJK 14/2020 telah berjalan dengan cukup baik, sehingga dapat membantu arus kas keuangan perusahaan di masa pandemi.
 
"Apindo mengharapkan agar OJK dapat mempertimbangkan perpanjangan pelaksanaan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK 11 sampai dengan Maret 2021, untuk perpanjangan dalam satu atau dua tahun ke depan, dengan melihat kondisi pemulihan dan dibutuhkannya modal kerja baru bagi Perusahaan dalam memulai kegiatan usahanya,” urainya.
 
Apindo juga mendukung Pemerintah terkait PMK 98/2020 mengenai coverage penjaminan ekspor. Dalam pelaksanaannya perlu penyesuaian persyaratan, antara lain, meniadakan ketentuan minimum jumlah 300 pegawai, dan coverage penjaminan di tingkatkan di semua sektor usaha.
 
(SAW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif