Ilustrasi Virus Korona. Foto : Medcom.
Ilustrasi Virus Korona. Foto : Medcom.

Restrukturisasi Kredit Dinilai Efektif Redam Hantaman Covid-19

Ekonomi kredit virus corona
Husen Miftahudin • 13 Mei 2020 20:29
Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengapresiasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur terdampak virus korona (covid-19). Kebijakan disebut dinilai efektif meredam hantaman covid-19.
 
"Kebijakan yang efektif itu menurut kami adalah relaksasi kredit oleh OJK, karena memberikan kelonggaran bagi debitur untuk bisa menjadwalkan utangnya kepada lembaga keuangan," ujar Hariyadi dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Menurutnya, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 itu memberi 'napas' bagi para pengusaha di tengah ancaman kebangkrutan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meskipun demikian, Hariyadi memberi catatan pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Utamanya soal kendala di beberapa lembaga keuangan karena likuiditas yang terbatas, termasuk proses restrukturisasi yang berbelit dan memakan waktu.
 
Selain itu, lanjut dia, Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian Nomor 4 dan 7 Tahun 2020 juga dinilai mampu membantu keberlangsungan industri. Khususnya industri kebutuhan pokok masyarakat sehingga tetap beroperasi.
 
"Kebijakan tersebut membolehkan industri mengerjakan operasionalnya dengan mengajukan surat izin operasi dan mobilitas melalui online," ucap Hariyadi.
 
Sementara, SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) juga dirasa meringankan beban pengusaha. Karena dalam beleid ini pengusaha dapat melakukan negosiasi dengan para pekerjanya untuk mencairkan dana THR.
 
"Kalau perusahaan masih memiliki dana, maka dia bisa membayar sebagian dan sebagian dicicil sampai akhir tahun. Tapi kalau perusahaan tidak mempunyai dana sama sekali, maka bisa ditunda pembayarannya di akhir tahun," tutup Hariyadi.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif