Ilustrasi - - Foto: Medcom
Ilustrasi - - Foto: Medcom

UU Cipta Kerja Bakal Dongkrak Penerimaan Pajak dan Investasi Daerah

Ekonomi investasi penerimaan pajak UU Cipta Kerja
Media Indonesia.com • 27 November 2020 19:11
Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebut Undang-Undang Cipta Kerja akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta mempermudah iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi intervensi pemerintah pusat di daerah soal pajak, retribusi, dan investasi.
 
"Banyak terjadi kesalahpahaman soal UU Cipta Kerja. Kewenangan itu ada di daerah. Pusat hanya sebagai wasit saja, mengawasi bila seluruh aturan atau pungutan yang tidak pro kepada kesejahteraan rakyat. Misalnya, aturan yang berbelit-belit, pajak dan retribusi yang terlalu tinggi. Jadi benar-benar hanya sebagai wasit," ujarnya dikutip dari Mediaindonesia.com, Jumat, 27 November 2020.
 
Iskandar menjelaskan investasi, iklim berusaha serta penciptaan lapangan kerja menjadi tujuan utama dalam UU sapu jagat itu. Karena itu, peluang bagi penciptaan lapangan kerja akan lebih besar, serta memudahkan pembukaan usaha baru. Sebagai contoh jika pelaku usaha UMKM ingin mendirikan perseroan, kini bisa melalui satu orang saja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sekarang ada PT perorangan. Padahal kita tahu sebelumnya untuk mendirikan PT itu modal disetornya saja Rp50 miliar. Pemilik beberapa orang itu contohnya. Kemudian kayak koperasi, ketentuan undang-undang koperasi minimal 20 orang. Dengan UU Cipta Kerja cukup sembilan orang," ujarnya.
 
Ia menyebutkan saat ini Indonesia sudah over regulasi. Untuk aturan perizinan usaha saja mencapai 43.604 regulasi. Akibatnya, di Indonesia untuk menghasilkan 1 output harus mengeluarkan 6,8 capital.
 
Sementara di negara lain seperti Filipina hanya membutuhkan 3,6 capital. Hal ini terjadi lantaran proses perizinan yang berbelit belit.
 
"Nanti kita potong sehingga perizinannya menjadi gampang, cepat, cukup pendaftaran saja. Kemudian sertifikasi halalnya dibantu pemerintah. Gratis untuk UMKM. Kemudian untuk mempercepat pengembangan UMKM bagi usaha menengah besar yang membantu UMK, dikasih insentif," tambah dia.
 
Iskandar melanjutkan ada 11 klaster UU Cipta Kerja yakni, meningkatkan ekosistem investasi, memangkas perizinan berusaha, menyerap tenaga kerja, mendukung UMKM, memberikan kemudahan berusaha, mengembangkan riset inovasi, pengadaan tanah, pengawasan kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan PEN, mempermudah urusan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi.
 
"Jadi substansinya kalau kita lihat masing-masing cluster tadi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan perusahaan itu akan diterapkan perizinan berbasis risiko, mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong iklim investasi yang menjadi lebih baik. Itu tujuan utamanya," pungkasnya.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif