Ilustrasi UMKM. Foto: dok MI/Fransisco.
Ilustrasi UMKM. Foto: dok MI/Fransisco.

UU Cipta Kerja Memudahkan Usaha Rakyat

Ekonomi UMKM Omnibus Law UU Cipta Kerja
Ade Hapsari Lestarini • 15 Oktober 2020 15:31
Jakarta: UU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai memberi peluang pembukaan lapangan kerja baru karena membangkitkan kegiatan ekonomi.
 
Harus diakui, pemerintah tidak bisa menjalankan program pemulihan ekonomi nasional sendirian. Sehingga perlu terobosan UU Cipta Kerja agar ekonomi Indonesia cepat bangkit dari keterpurukan.
 
"UU Cipta Kerja ini memiliki pendekatan berbasis risiko. Misalnya, jenis usaha dengan kategori risiko rendah dan menengah tidak perlu memakai izin yang rumit," kata Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad, Kamis, 15 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun demikian, hanya bisnis dengan kategori risiko tinggi saja yang harus melalui proses izin yang ketat. Bahkan, mengurus sertifikat halal pun digratiskan dan diberikan fasilitas dagang di rest area.
 
"Intinya usaha rakyat dimudahkan, bahkan didukung," katanya.
 
Terkait adanya penolakan, kata dia, hal itu lantaran adanya pemahaman yang kurang utuh atau parsial terhadap UU Cipta Kerja. "Padahal tanpa investasi, pembukaan lapangan kerja akan sulit terjadi. Dan jangan lupa, investasi di sini bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam negeri," kata dia.
 
Selain itu, investasi banyak dipersepsi secara negatif bahwa orang luar akan masuk dan menguasai kekayaan Indonesia. "Jadi intinya, semua sektor pembukaan lapangan kerja dipermudah," ucap dia.
 
Sebelumnya pengamat politik Karyono Wibowo menganggap aksi buruh dan mahasiswa yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja hingga akhirnya berujung ricuh sengaja dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, terutama partai politik demi kepentingan jangka pendek.
 
Padahal, pihaknya menyadari semangat yang dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa dalam menolak UU Cipta Kerja dilandasi idealisme dalam memperjuangkan hak-haknya. "Tetapi juga bisa dibaca dengan mudah, UU Cipta Kerja dimanfaatkan kelompok tertentu, ada pihak yang memanfatkan penolakan UU Cipta Kerja untuk dijadikan propaganda politik," kata dia.
 
Menurut dia langkah UU Omnibus Law ini bertujuan untuk memperluas lapangan kerja seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, sekaligus meluruskan isu yang beredar. "Nah, memang ada sisi perubahan yang dipandang buruh ini justru malah merugikan. Di sini belum clear dalam dialog yang dibuka oleh buruh dan DPR, karena buruh menganggap ada beberapa perubahan pasal," jelas dia.
 
Setiap pasal itu, kata Karyono justru menimbulkan tafsir di kalangan buruh, sehingga perlu duduk bersama antara buruh, DPR dan pemerintah. "Pasal-pasal yang menjadi keberatan buruh harus didialogkan, bagaimana pemerintah bisa menjelaskan agar pasal perpasal ini tidak merugikan buruh. Ini yang harus diperhatikan," pungkasnya.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif