SKK Migas siapkan juknis penyesuaian harga gas industri. Foto: SKK Migas
SKK Migas siapkan juknis penyesuaian harga gas industri. Foto: SKK Migas

SKK Migas Siapkan Juknis Penyesuaian Harga Gas Industri

Ekonomi skk migas gas
Suci Sedya Utami • 06 Mei 2020 11:26
Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) implementasi kebijakan penyesuaian harga gas bumi untuk sektor industri.
 
Juknis tersebut merupakan turunan dari peraturan perundangan yang diterbitkan Menteri ESDM pada April 2020.
 
“Juknis akan diselesaikan sebelum 13 Mei 2020 untuk mendukung pelaksanaan peraturan Menteri ESDM Nomor 89 tahun 2020, ” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam keterangan resmi, Rabu, 6 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kebijakan penyesuaian harga gas tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89 Tahun 2020. Kedua aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
 
Permen ESDM Nomor 8/2020 mengatur pemberlakuan harga gas bumi sebesar USD6 per million british thermal units (MMBTU) di titik serah pengguna (plant gate) untuk tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
 
Kebijakan penyesuaian harga gas untuk sektor industri ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pada ketujuh industri tersebut, sehingga akan memberikan efek berganda positif pada perekonomian nasional.
 
"Dengan adanya implementasi peraturan ini, menegaskan bahwa industri hulu migas tidak lagi sebagai sumber penerimaan Negara, tetapi telah meningkat perannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi bangsa," tambah Dwi.
 
Lebih lanjut mantan Dirut Pertamina ini menambahkan penyesuaian harga gas hulu tidak akan memengaruhi penerimaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), karena bagian yang dikurangi hanya dilakukan pada bagian (penerimaan) negara.
 
Untuk memastikan implementasi dapat dilakukan sesuai rencana, SKK Migas telah melakukan sosialisasi kepada KKKS terkait implementasi aturan baru ini. Masukan dari para KKKS tersebut ditampung untuk dijadikan dasar pertimbangan penyusunan Juknis.
 
Mekanisme serupa juga akan dilaksanakan pada saat implementasi penyesuaian harga gas bumi untuk sektor kelistrikan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmen ESDM Nomor 91 Tahun 2020. Aturan itu memungkinkan PLN ataupun Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (BUPTL) yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN, mendapatkan penyesuaian harga gas bumi di plant gate sebesar USD6 per MMBTU.
 
SKK Migas berkomitmen untuk menyelesaikan dokumen administrasi terkait penyesuaian harga gas ini paling lambat satu bulan sejak aturan berlaku. Dalam hal ini, Kepmen Nomor 89 Tahun 2020 berlaku pada 13 April 2020, sedangkan Kepmen Nomor 91 Tahun 2020 berlaku pada 22 April 2020.
 
"Secara paralel, SKK Migas akan mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan mengenai mekanisme dan tata cara penyesuaian bagi hasil antara KKKS dan bagian negara," jelas Dwi.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif