ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Program Kartu Prakerja Sudah Dimodifikasi bagi Terdampak Covid-19

Ekonomi Kartu Prakerja
Medcom • 18 Mei 2020 15:51
Jakarta: Program Kartu Prakerja yang diluncurkan beberapa pekan lalu dinilai sudah baik. Adanya kritik soal program semi bantuan sosial ini jadi tidak sesuai dengan realitas kesulitan rakyat saat ini.
 
"Kita sepakat tidak ada larangan untuk mengkritik, tapi perlu dilihat juga fakta yang ada di lapangan. Realitasnya, masyarakat sangat antusias untuk mengikuti program Kartu Prakerja ini. Pendaftar yang sudah terverifikasi mencapai 2,5 juta orang, padahal tiap gelombang kuotanya disiapkan 200 ribu orang," kata Agung Widyantoro, Senin, 18 Mei 2020.
 
Pemerintah, menurut Agung, juga melihat realitas di lapangan bahwa sebagian besar masyarakat terdampak pandemi covid-19 mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan. Hal ini membuat program yang merupakan realisasi dari janji kampanye Presiden Joko Widodo tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi pandemi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kartu Prakerja ini kan sudah dimodifikasi, awalnya diprioritaskan untuk angkatan kerja muda. Tapi karena pandemi covid-19, prioritasnya menjadi pekerja maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak. Skema pelatihannya harus tetap ada, karena ini bekal untuk mereka setelah pandemi," kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.
 
Baca:Program Kartu Prakerja Bukan Program Dadakan
 
Menurut Agung, kritik terkait skema pelatihan online yang dianggap tidak efektif karena modifikasi dari konsep awal supaya tidak menghilangkan esensi pembekalan skill kepada penerima Kartu Prakerja.
 
"Pelaksanaan pelatihan secara online ini kan sementara saja karena memang keadaan darurat covid-19," kata Agung.
 
Lagipula, jika dikatakan masyarakat lebih membutuhkan bantuan langsung, pemerintah juga sudah banyak sekali mengeluarkan skema bantuan langsung mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sembako, subsidi listrik, Bansos Tunai, dan Bansos khusus Jabodetabek. Program Kartu Prakerja yang kini sifatnya semi bansos, memang diprioritaskan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan.
 
Soal tidak adanya proses lelang untuk platform digital yang dipilih, Agung melihat memang tidak diperlukan adanya lelang karena platform digital ini bukan penyelenggara pelatihan daring. Melainkan hanya jadi penghubung antara peserta dengan penyedia kursus yang telah bergabung secara Business to Business (B2B) dengan platform digital tersebut.
 
Baca:Prioritas Program Kartu Prakerja Fokus untuk Korban PHK
 
"Startup-startup ini yang memiliki jam terbang paling tinggi dan berpengalaman mereka akan bersaing menyediakan lembaga-lembaga pelatihan dengan program terbaik. Kita di fraksi Golkar juga mendorong lembaga pelatihan yang bagus untuk bekerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja ini," kata Agung.
 

Dalam fungsi pengawasan dewan, Agung tidak melihat biaya dalam program ini berada di tangan pemerintah. Semua biaya langsung diberikan kepada para penerima program Kartu Prakerja dan mereka bebas membelanjakannya ke mitra penyelenggara pelatihan, bukan ke platform digital yang menjadi penghubungnya.
 
"Tidak ada yang dipaksakan atau mengarahkan keuntungan ke pihak-pihak tertentu," kata Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif