Pemerintah Siapkan Kebijakan Pengendalian Harga Pangan di Ramadan dan Idulfitri

Jakarta: Pemerintah merumuskan kebijakan pengendalian harga pangan dengan berfokus pada tiga aspek yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Upaya ini demi menjaga kelancaran ibadah dan pemenuhan pangan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 1443 H.
 
"Dalam rangka menghadapi Ramadan dan Idulfitri 1443H, pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholders untuk memastikan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Sabtu, 19 Maret 2022.
 
Airlangga menjelaskan dalam aspek ketersediaan pangan, penyediaan sarana dan prasarana produksi serta akses pasar dan kelancaran distribusi menjadi fokus utama pemerintah. Monitoring daerah surplus dan defisit pangan terus dilakukan agar pemerintah dapat merespon dengan cepat apabila ditemukan daerah yang mengalami defisit pangan. 
 
"BUMN di bidang perhubungan dan transportasi, khususnya yang masuk dalam jaringan tol laut, akan dioptimalkan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan ke berbagai daerah," ungkapnya.
 
Terkait dengan minyak goreng, pemerintah menyerahkan harga kepada mekanisme pasar dan memberikan subsidi hanya untuk minyak  goreng curah di pasar tradisional. Untuk kedelai, pemerintah menugaskan Perum Bulog menjalankan program bantuan pembelian kedelai kepada pengrajin tahu dan tempe, sehingga stok tetap tersedia.
 
Subdidi komoditas kedelai juga  diberikan sehingga harga jual tetap berada di kisaran Rp11 ribu per kilogram (kg). Kemudian ketersediaan daging sapi dengan menyiapkan daging kerbau sebagai penyangga kebutuhan protein hewani, serta alternatif protein lain seperti daging ikan ataupun ayam.
 
"Pemerintah terus berkomitmen tinggi untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, khususnya dalam memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri 1443 H. Kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan agar pangan tersedia di masyarakat," pungkas dia.