Ilustrasi pembahasan RUU Cipta Kerja - - Foto: Medcom
Ilustrasi pembahasan RUU Cipta Kerja - - Foto: Medcom

Pembahasan Sudah Transparan, Pemerintah Bakal Sosialisasi UU Cipta Kerja

Ekonomi kemenkumham Omnibus Law UU Cipta Kerja
Eko Nordiansyah • 20 Oktober 2020 16:27
Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM menegaskan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimulai sejak Januari 2020 lalu sangat transparan. Pernyataaan itu seiring pertanyaan banyak pihak mengenai transparansi proses pembahasan omnibus law.
 
Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM, Nasrudin mengatakan, proses panjang penyusunan RUU Cipta Kerja sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Perpres Nomor 87/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

 
"Penyusunan awal RUU Cipta Kerja dilakukan dengan pembahasan substansi. Ini dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder yang pelaksanaannya sudah dilakukan sejak jauh hari sebelum RUU Cipta Kerja disampaikan kepada Presiden," katanya dalam 'Transparansi Pembahasan UU Cipta Kerja', Selasa, 20 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menambahkan pembahasan tidak hanya dilakukan di kalangan pemerintah yaitu kementerian/lembaga saja. Namun juga bersama akademisi dan serikat kerja maupun pengusaha dalam bentuk tripartite.
 
Proses pembahasan dan penyusunan RUU tersebut dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian yang pada 27 Januari 2020 melalui surat nomor PH 21/15/ 2020 menyampaikan naskah akademik dan RUU Cipta Kerja yang waktu itu disampaikan kepada Presiden sehingga posisi RUU berdasarkan permohonan itu, diterbitkanlah Surat Presiden kepada Pimpinan DPR RI guna mengajukan RUU Cipta Kerja.
 
Nasrudin merinci, tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU tersebut, yaitu mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap penetapan/ pengesahan, tahap pengundangan, dan tahap sosialisasi.
 
"Saat ini RUU Cipta Kerja sudah sampai kepada tahap keempat, penetapan oleh DPR dan disampaikan kepada Presiden untuk disahkan dan diundangkan. Jadi sudah sampai tahap pengesahan oleh Presiden, setelah itu baru tahap pengundangan dan tahap sosialisasi," ungkap dia.
 
Selain itu, RUU Cipta Kerja juga sudah dimasukan dalam Prolegnas oleh DPR dan Program Legislasi Prioritas tahun 2020. Pada tahap penyusunan, RUU ini juga sudah disusun terlebih dahulu melalui penyusunan naskah akademik atau kajian yang disusun dalam naskah akademik.
 
Dari naskah akademik itulah disusun pasal demi pasal, sehingga setiap pasalnya sudah disusun berdasarkan kajian. Dalam penyusunan kajian, terdapat lima kolom atau matrik yaitu penyusunan UU existing yang akan direvisi, perubahannya, alasan perubahan, dampak dari perubahan dan keterangan atau penjelasan.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif