Jakarta: Plt. Menteri Kelautan dan Perikanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta jajaran di lingkungan kementerian tersebut untuk memastikan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap berjalan.
Hal itu seiring dengan penetapan tersangka Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi KKP lainnya dalam korupsi ekspor benih lobster.
"Pokoknya program yang baik jangan terhenti, kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki," kata Luhut di Jakarta, Kamis, 26 November 2020.
Untuk itu, Luhut akan melaksanakan rapat Menteri KKP ad interim dengan seluruh jajaran eselon 1 dan 2 pada Jumat, 27 November 2020, besok
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Luhut pun meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novembar menyiapkan daftar pending issues yang perlu diputuskan oleh Menteri KKP ad interim.
"Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada Menteri," ucap Luhut.
Sebelumnya, Antam memastikan aktivitas kerja di KKP tetap berjalan biasa dan tidak terpengaruh penetapan status tersangka Edhy Prabowo. Mengacu pada Surat Edaran Nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkup KKP yang ditandatangani oleh Antam Novambar pada 25 November 2020, seluruh pegawai KKP diminta tetap bekerja seperti biasa. dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
"Kami pastikan, layanan terhadap masyarakat tetap berjalan," kata Antam.
(Des)
