Perdagangan di marketplace. Foto : MI.
Perdagangan di marketplace. Foto : MI.

Konsumen Harus Cerdas Membeli Produk ke Penyalur Resmi

Ekonomi pedagang kaki lima (pkl) perdagangan ri Ecommerce
Husen Miftahudin • 21 April 2021 11:19
Jakarta: Asosiasi Penjual Langsung Indonesia (APLI) meminta masyarakat untuk pintar dalam membeli produk direct selling atau penjualan langsung. Masyarakat diharapkan tidak membeli produk direct selling di toko sembarangan, seperti apotek, marketplace, maupun Pedagang Kaki Lima (PKL).
 
Hal itu menanggapi adanya seorang penjual salah satu produk perusahaan direct selling yang dihukum tujuh bulan penjara. Penjual tersebut terbukti menjual produk bukan dari perusahaan atau jalur resmi yang telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan.
 
"Semua produk direct selling itu tidak bisa dibeli di toko sembarangan, baik apotek, marketplace, bahkan kaki lima. Jadi harus beli ke perusahaan atau mitranya langsung," kata Sekjen APLI Ina Rachman dalam siaran persnya, Rabu, 21 April 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menegaskan, dengan membeli produk direct selling di perusahaan atau mitra usaha yang terdaftar, maka konsumen bisa mengganti bila ada produk yang cacat maupun tidak sesuai. Dengan membeli produk lewat jalur resmi, maka konsumen akan mendapatkan layanan pascapembelian seperti pendampingan dan lainnya.
 
"Penggantian produk oleh perusahaan direct selling itu sampai 100 persen. Itu kalau benar beli langsung di perusahaan atau mitra," tegasnya.
 
Namun, kata dia, bila ada konsumen yang membeli produk direct selling di luar alur distribusi yang telah ditetapkan, maka perusahaan tidak bisa mengganti rugi bila ada produk yang cacat dan sebagainya.
 
"Jadi yang kita harapkan seperti itu, tolong konsumen beli ke perusahaan direct selling secara langsung baik ke perusahaan atau ke mitra usaha resmi. Jangan sekali-kali membeli produk melalui saluran pembelian yang tidak resmi," ungkap Ina.
 
Dia menambahkan, membeli produk direct selling bukan di perusahaan atau mitra usaha yang resmi, tidak hanya melanggar Undang-Undang (UU) yang berlaku. "Namun juga merugikan industri secara umum," pungkas Ina.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif