Ilustrasi. FOTO: MI/ANGGA YUNIAR
Ilustrasi. FOTO: MI/ANGGA YUNIAR

Tiga Perusahaan Batu Bara Ajukan Perpanjangan Jadi IUPK

Ekonomi batu bara Kementerian ESDM
Suci Sedya Utami • 28 Agustus 2020 09:53
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tiga perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) telah mengajukan perpanjangan izin.
 
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan ketiga perusahaan tersebut merupakan bagian dari tujuh PKP2B generasi pertama yang kontraknya bakal berakhir mulai tahun ini hingga 2025.
 
Ketiga PKP2B tersebut adalah PT Arutmin Indonesia yang akan habis masa operasi pada 1 November 2020, PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada 31 Desember 2021, dan PT Multi Harapan Utama pada 1 April 2022. Ketiganya mengusulkan untuk mengubah status PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai syarat kelanjutan beroperasi di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal ini pun diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) yang berisikan Kontrak Karya (KK) maupun PKP2B yang diberikan jaminan perpanjangan kontrak atas kelanjutan operasi akan berubah menjadi IUPK.
 
Ridwan mengatakan KK atau PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
 
"Upaya peningkatan penerimaan negara dilakukan melalui penerimaan pajak dan PNBP, dan luas wilayah IUPK sesuai RPSW (Rencana Pengembangan Seluruh Wilayah) yang disetujui menteri," ujar Ridwan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2020.
 
Adapun permohonan kelanjutan operasi KK atau PKP2B diajukan kepada Menteri ESDM paling cepat lima tahun dan paling lambat satu tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir. Ia mengatakan dalam memberikan IUPK sebagai kelanjutan operasi, Menteri ESDM mempertimbangkan sejumlah hal.
 
Pertimbangan itu di antaranya keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan dalam rangka konservasi, serta kepentingan nasional. "Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK apabila KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik," tutur Ridwan.
 
Arutmin dan Kaltim Prima Coal sudah lebih dulu mengajukan perpanjangan izin. Kedua anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengajukan perpanjangan pada Oktober 2019 dan Maret 2020. Sementara itu, Multi Harapan Utama mengajukan perpanjangan pada Juni 2020.
 
Saat ini, permohonan perpanjangan Arutmin sudah diproses oleh Ditjen Minerba. Progresnya, sudah dilakukan evaluasi atas dokumen permohonan dan kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Arutmin dinilai baik.
 
Ditjen Minerba tengah melakukan proses evaluasi Rencana Pengembangan Seluruh Wilayah (RPSW). Adapun untuk permohonan yang diajukan oleh Kaltim Prima Coal dan Multi Harapan Utama masih dalam tahap evaluasi dokumen permohonan.
 
Selain ketiga perusahaan tersebut, empat PKP2B generasi pertama lain yang akan habis kontrak di antaranya PT Kendilo Coal Indonesia pada 13 September 2021, PT Adaro Indonesia pada 1 Oktober 2022, PT Kideco Jaya Agung pada 13 Maret 2023, dan PT Berau Coal pada 26 April 2025.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif