Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: dok MI/Galih Pradipta.
Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: dok MI/Galih Pradipta.

Ahok Juga Harus Bertanggung Jawab soal Pertamina

Ekonomi ahok BUMN pertamina basuki tjahaja purnama
Medcom • 17 September 2020 09:24
Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengkritisi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang membuka persoalan internal PT Pertamina (Persero) ke publik. Padahal, sebagai Komisaris Utama, seharusnya Ahok juga harus ikut bertanggung jawab terhadap Pertamina.
 
"Dalam UU, adalah tanggung jawab bersama antara direksi dan komisaris. Tidak boleh melempar (tanggung jawab) karena ada kewenangan yang melekat sebagai Komisiaris Utama, yaitu melakukan pengawasan terhadap direksi. Apa yang disampaikan Ahok justru membuat kegaduhan dan akhirnya menjadi perdebatan yang tidak bermanfaat," tegas Herman dalam keterangan resminya, Kamis, 17 September 2020.
 
Sebagai Komut, jelas Herman, tidak semestinya Ahok melakukan pencitraan di ruang publik, dengan 'menyerang' institusinya sendiri. Harusnya, lanjut Herman, Ahok melakukan pembinaan dan pembenahan ke dalam. Ahok harusnya mempergunakan kewenangan tersebut, agar Pertamina bisa lebih efisien, transparan, akuntabel, dan kontributif bagi negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menuturkan, jika ada yang dianggap tidak sesuai, misalnya, Komisaris Utama seharusnya bisa memberi teguran tertulis, bisa lakukan intervensi terhadap kinerja Direksi. "Tetapi ini kan tidak. Yang dilakukan Ahok justru membuat kegaduhan. Apalagi sampai menembak Kementerian BUMN," tegas Herman.
 
Baca: Ingin seperti Temasek, Ahok Usul Kementerian BUMN Dibubarkan
 
Menurut Herman, memang tidak pada tempatnya Ahok menyampaikan kepada publik. Kalaupun dia menemukan sesuatu yang dianggap menyimpang, harusnya dilakukan melalui mekanisme yang ada.
 
"Kalau pun ada yang tidak benar, ya laporkan. Kan ada aparat penegak hukum. Kalau ada yang tidak jujur, misalnya, laporkan saja. Saya dan anggota DPR yang berkomisi di BUMN, melihat bahwa penyampaian kepada publik tidak fair dan tidak pas. Yang dilakukan Ahok justru membuat kegaduhan," lanjutnya.
 
Lebih jauh Herman menilai apa yang dilakukan Ahok justru memperlihatkan kegagalan sebagai Komisaris Utama. Termasuk di antaranya dalam menjaga agar Pertamina tidak merugi. Apalagi, setelah itu Ahok juga meminta agar Kementerian BUMN dibubarkan.
 
"Jangan bicara Indonesia Incorporation jika sebagai Komut Pertamina saja gagal dan menakut-nakuti," pungkas Herman.
 
(AHL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif