Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Industri Hasil Tembakau Bisa Terbebani Revisi Peraturan Pemerintah

Ekonomi tembakau petani tembakau cukai tembakau
Eko Nordiansyah • 18 September 2020 10:37
Jakarta: Rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dinilai bisa membebani Industri Hasil Tembakau (IHT). Apalagi IHT merupakan industri padat karya.
 
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengatakan upaya pengendalian konsumsi tembakau akan menjadi tantangan yang serius di masa depan. Ditambah lagi kenaikan cukai 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) yang naik 35 persen yang bisa berakibat pada penurunan produksi.
 
"Ada wacana aksesi FCTC, petani resah karena petani disuruh konversi ke tanaman lain. Belum lagi revisi PP 109/2012 yang akan membebani industri. Kebijakan ini bisa berdampak pada 5,8 juta orang yang terlibat langsung di IHT," kata dia, dalam webinar 'Menimbang Dampak Ekonomi Terkait Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok 2021' di Jakarta, Jumat, 18 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selama dua tahun terakhir wacana revisi PP 109/2012 didorong oleh Kementerian Kesehatan untuk melegalkan perluasan gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen dan pelarangan total promosi dan iklan di berbagai media termasuk tempat penjualan. Dorongan ini dilakukan dengan dalih adanya peningkatan prevalensi perokok anak.
 
Padahal dalam PP 109/2012 sudah mengatur pembatasan iklan produk rokok pada media televisi dan elektronik bahkan mengatur detail media luar ruang hingga larangan menjual rokok kepada anak di bawah umur sebagai bentuk pengendalian produk rokok dan pembatasan komunikasi produsen dengan konsumen.
 
Analis Kebijakan Madya Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Hary Kustowo menjelaskan meski Indonesia tidak meratifikasi FCTC, beberapa ketentuan PP 109 bahkan lebih ketat. Menurutnya, aspek pengendalian selalu jadi pertimbangan dalam kebijakan cukai tembakau.
 
"Itu (revisi PP 109) tetap dibahas. Tapi kami keberatan peringatan kesehatan menjadi 90 persen. Kami butuh media untuk pengawasan. Bayangkan kalau nanti semua rokok gambarnya sama itu bagaimana membedakan yang legal dan ilegal di lapangan," ungkapnya.
 
Sementara itu, menurut Budidoyo, IHT merupakan satu kesatuan dan apabila ada kebijakan di hulu maka akan memberikan dampak di hilir dan sebaliknya. Budidoyo menganggap selama ini seolah-olah IHT terus dimintai kontribusinya tapi juga ditekan. Sudah memberikan kontribusi besar namun tidak pernah mendapat apapun dari pemerintah.
 
"Kami berharap ada penyederhanaan di mana-mana, terutama regulasi. Kami tidak anti peraturan tapi diharapkan formulasi kebijakan yang komprehensif, berpihak pada kepentingan nasional, dan dipatuhi bersama. Indonesia negara berdaulat, kita bisa tentukan kebijakan terbaik bagi negara sendiri," tutup dia.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif