NEWSTICKER
Presiden Joko Widodo. MI/Ramdani
Presiden Joko Widodo. MI/Ramdani

Jokowi Tagih Perhitungan Penurunan Harga Gas Industri

Ekonomi jokowi kementerian esdm
Suci Sedya Utami • 18 Maret 2020 15:03
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta perhitungan atau kalkulasi mengenai rencana penurunan harga gas untuk industri kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
 
"Saya minta ratas hari ini saya bisa diberikan hitung-hitungan, kalkulasinya seperti apa," kata Jokowi, dalam rapat terbatas melalui video teleconference, Rabu, 18 Maret 2020.
 
Jokowi juga menginginkan agar industri yang diberikan insentif penurunan harga gas harus betul-betul diverifikasi dan dievaluasi, terutama mengenai nilai tambah. Sehingga pemberian insentif tersebut menciptakan dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan penurunan harga gas dibarengi oleh peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan. Serta mampu meningkatkan investasi dan juga menciptakan kompetitif atau daya saing.
 
"Saya minta evaluasi dan monitoring secara berkala harus dilakukan terhadap industri yang diberikan insentif. Harus ada disinsentif. Harus ada punishment sehingga industri memiliki performa sesuai yang kita inginkan," jelas Jokowi.
 
Pemerintah ingin menindaklanjuti usulan dunia usaha agar harga gas industri sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016.
 
Dalam Perpres tersebut, harga gas ditetapkan maksimal sebesar USD6 per MMBTU atau sekitar Rp83.784. Saat ini harga jual gas industri di lapangan mencapai USD8-9 per MMBTU atau melebihi harga yang ditetapkan pemerintah.
 
Jokowi mengatakan pembicaraan mengenai penurunan harga gas industri telah dilakukan sejak 6 Januari lalu. Dirinya pun telah memberikan tiga opsi mengenai hal tersebut untuk dilakukan kalkulasi.
 
Pertama, mengurangi atau bahkan menghilangkan jatah atau bagian pemerintah (goverment take) salah satunya dalam bentuk penerimaan negara. Kedua, pemberlakuan kewajiban pasokan dan harga khusus dalam negeri (domestic market obligation/ DMO). Ketiga, membebaskan impor gas untuk kebutuhan industri.

 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif